Opini: Ketika Sebuah Gestur Menjadi Vonis

Itulah beban kepemimpinan di era kamera. Tetapi ada perbedaan besar antara mengingatkan soal sensitivitas etika dengan menjatuhkan vonis atas karakter seseorang. Di sinilah ruang publik sering kehilangan proporsinya.

Dalam teori framing komunikasi politik, publik jarang menilai fakta dalam bentuk mentah.

Publik menilai fakta yang telah dibingkai oleh narasi tertentu. Sebuah tindakan bisa dibaca sebagai bentuk ketidaksopanan oleh satu pihak, tetapi sebagai konsekuensi koordinasi kerja oleh pihak lain. 

Yang menentukan bukan selalu fakta objektifnya, tetapi bagaimana cerita itu dibentuk dan dikonsumsi.

Lebih jauh lagi, George Marcus melalui Affective Intelligence Theory menjelaskan bahwa emosi memainkan peran besar dalam perilaku politik publik. 

Baca juga: Opini: Veronika! Su Nonton Film Pesta Babi Ko?

Masyarakat tidak selalu merespons berdasarkan kalkulasi rasional murni. Ketika ada kecemasan, kekecewaan, atau sensitivitas tertentu terhadap kepemimpinan, stimulus kecil dapat memicu reaksi besar. Karena itu, penting bertanya secara jujur: apakah kemarahan ini murni tentang satu gestur? 

Ataukah satu gestur itu sekadar menjadi simbol dari akumulasi rasa yang lebih besar?

Karena politik memang sering bekerja seperti itu. Kadang yang meledak bukan peristiwa hari ini. Yang meledak adalah emosi yang telah lama menumpuk, lalu menemukan satu objek yang mudah divisualisasikan. 

Jika demikian, maka persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar telepon genggam. Namun bahkan jika kritik itu lahir dari akumulasi kekecewaan, publik tetap perlu menjaga keadilan dalam penilaian.

Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang membebaskan pemimpin dari kritik, tetapi juga bukan demokrasi yang terlalu cepat menghukum berdasarkan persepsi parsial.

Kalau seorang kepala daerah gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, kritiklah. Kalau pelayanan publik memburuk, kritiklah. 

Kalau janji pembangunan diabaikan, kritiklah. Kalau rakyat kesulitan mengakses layanan dasar sementara pemerintah sibuk dengan pencitraan, kritiklah. Itu inti dari akuntabilitas.

Tetapi ketika energi publik habis untuk menguliti satu potongan visual tanpa kejelasan konteks, kita patut bertanya: apakah ini pengawasan demokratis, atau sekadar budaya penghakiman digital?

Sebab bila politik hanya diukur dari potongan gambar, maka perlahan kita menyerahkan penilaian publik kepada algoritma, bukan akal sehat. 

Kita sedang membangun budaya di mana simbol lebih menentukan daripada substansi. Dan itu berbahaya.