Opini: Jutaan Pekerja Informal Menggerakkan Ekonomi NTT 

Namun di balik kemudahan tersebut, para pekerja sektor informal umumnya masih menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan perlindungan sosial,  tidak adanya jaminan kerja, serta ketidakpastian pendapatan, dan sebagainya. 

Sebagai pendekatan untuk penghitungan pendapatan/penghasilan bersih pekerja di sektor informal, BPS menggunakan data pendapatan untuk pekerja nonburuh yang terdiri dari pekerja yang berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian. 

Di tahun 2025, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal sebesar 1,32 juta rupiah. 

Jika ditinjau berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Belu menjadi wilayah dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja sektor informal terbesar yaitu 2,24 juta rupiah dan Kabupaten Alor menjadi wilayah dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja sektor informal terkecil yaitu 0,94 juta rupiah. 

Hal ini menunjukkan, antar wilayah kabupaten/kota di NTT masih terdapat kesenjangan rata-rata pendapatan bersih sebulan bagi pekerja informal.

Di balik ekonomi NTT, ada jutaan pekerja informal yang setiap hari menjaga roda perekonomian tetap berputar. 

Mulai dari pedagang kecil, pengemudi, petani, nelayan, hingga pelaku usaha rumahan, mereka menjadi penopang kehidupan banyak keluarga. 

Namun di tengah peran besarnya, para pekerja informal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pendapatan yang tidak menentu, minimnya perlindungan sosial, hingga ketidakpastian pekerjaan. 

Karena itu, kehadiran pemerintah sebagai pengambil kebijakan menjadi sangat penting. 

Pekerja informal juga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara seperti pekerja di sektor formal. 

Faktanya, sebagian besar pekerja di NTT menggantungkan hidup pada sektor informal ini. 

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pekerja informal bukan lagi sekadar pelengkap ekonomi, melainkan bagian utama dari perekonomian NTT. 

Sudah saatnya pekerja sektor informal memperoleh kesempatan, perlindungan, dan akses yang lebih setara untuk berkembang dan hidup lebih sejahtera. 

Sebagai upaya pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, diperlukan data yang akurat dan menyeluruh mengenai kondisi para pelaku usaha, termasuk mereka yang bergerak di sektor informal. 

Data tersebut menjadi landasan penting untuk menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.