Opini: Menggugat Timor Kouk

Kekerasan Simbolik, Luka Psikologis, dan Perlawanan Budaya di Nusa Tenggara Timur

Oleh: Doni Monardo Lopes de Carvalho
Mahasiswa Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada dan pemuda asal Timor yang berdomisili di Kota Kupang.

POS-KUPANG.COM - Dari pergaulan sebaya hingga lingkungan kerja, di kosan Kupang hingga Atambua, bahkan di asrama mahasiswa Nusa Tenggara Timur ( NTT) di Jawa, atau di grup WhatsApp perantau NTT, dua kata itu selalu hadir dengan mudah: Timor Kouk yang berarti “ Timor Bodoh”. 

Diucapkan sambil tertawa dan dinormalisasikan atas nama “candaan” sehingga akan dianggap berlebihan jika pihak yang dihina merasa tersinggung atau marah. Frasa ini terdengar seperti bumbu percakapan yang tidak berbahaya. 

Namun, di balik dua kata itu tersimpan sebuah mekanisme kekerasan yang bekerja jauh lebih dalam daripada yang kita sadari.

Baca juga: Opini: Gugatan Etika atas Euforia Siswa-Siswi NTT Saat Kelulusan

“Timor Kouk ” bukan sekadar ejekan. Jika kita berefleksi, ini merupakan sebuah upaya pembunuhan karakter lewat bahasa yang bertujuan untuk menempatkan masyarakat Timor dalam posisi kelas dua secara komunal, sosial, dan politis. 

Jika terus dinormalisasi, akan ada kaum yang semakin pesimis, merasa rendah diri, merasa tidak pantas, bahkan tidak berani bermimpi karena dua kata yang mengkerdilkan karakter ini.

Warisan Kolonial yang Kita Pelihara Sendiri

Stigma inferioritas etnis bukan fenomena organik melainkan instrumen kolonial. 

Penjajah secara sistematis memproduksi narasi “pribumi bodoh dan terbelakang” bukan karena itu fakta, melainkan karena narasi itu berguna untuk menjustifikasi eksploitasi dan menghapus resistensi. 

Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth (1961) menganalisis bagaimana kolonialisme bekerja dengan memaksa kaum terjajah menginternalisasi inferioritas mereka sendiri, hingga akhirnya mereka menjadi agen penindasan bagi sesama.

Inilah ironi yang paling menyakitkan dari “Timor Kouk”: narasi yang lahir dari logika kolonial kini diproduksi ulang oleh sesama anak daerah, sesama saudara serumpun di NTT. 

Kita sedang mewariskan luka yang tidak kita buat, kepada generasi yang tidak layak menanggungnya.

Kekerasan yang Tidak Berdarah

Pierre Bourdieu menamai praktik semacam ini violence symbolique atau kekerasan simbolik yang merupakan bentuk dominasi yang menggunakan bahasa dan simbol sebagai senjata, bukan kepalan tangan. 

Ia bekerja justru karena tidak terasa sebagai kekerasan; ia menyamar sebagai humor, kebiasaan, atau “cara bicara orang sini.” 

Tujuannya satu: menciptakan hierarki sosial tak kasat mata, menempatkan yang diejek di posisi subordinat, sementara yang mengejek secara psikologis menempatkan diri di atas.

Yang paling berbahaya adalah apa yang Bourdieu sebut doxa, yaitu kondisi di mana relasi dominasi telah begitu tertanam dalam keseharian sehingga tidak lagi dipertanyakan, melainkan diterima sebagai kewajaran. 

Ketika “ Timor Kouk” sudah dinormalisasi sebagai candaan, kita telah memasuki wilayah doxa yang paling berbahaya: kekerasan yang bahkan tidak lagi dikenali sebagai kekerasan.

Dampak Psikologis dan Politis

Sosiolog Erving Goffman menjelaskan bahwa stigma bukan hanya soal hinaan, tetapi tentang bagaimana sebuah kelompok perlahan dipandang rendah dan akhirnya ikut meragukan dirinya sendiri. 

Penelitian Claude Steele dan Joshua Aronson (1995) tentang stereotype threat membuktikan secara empiris bahwa paparan stereotip negatif terhadap kelompok seseorang secara terukur menurunkan performa kognitif dan kepercayaan diri. 

Bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena stigma bekerja sebagai beban mental tersembunyi.

Dalam tataran politik, James C. Scott juga menjelaskan bahwa stigma dan narasi yang terus diulang di ruang publik bisa menjadi alat kekuasaan. 

Kelompok yang terus direndahkan perlahan dianggap tidak layak memimpin atau tidak cukup mampu untuk berada di posisi penting. 

“Timor Kouk” jika tidak dilawan, berpotensi menjadi hambatan struktural yang secara halus menutup ruang bagi masyarakat Timor dalam diskursus kepemimpinan NTT.

Membantah dengan Peradaban

Narasi “Kouk” terbantahkan oleh kenyataan sejarah. Pater Gregor Neonbasu, SVD, mendokumentasikan kedalaman peradaban Atoin Meto yang sarat kecerdasan: kekayaan tutur adat dalam Uab Meto yang sarat filosofi hidup dan penghormatan terhadap manusia; sistem tata kelola komunal dan ekologi berbasis kearifan lokal yang telah bertahan berabad-abad; diplomasi antarsuku melalui ritual Oko Mama yang menempatkan harkat manusia sebagai nilai tertinggi. 

Ini adalah bukti peradaban yang rasional, terorganisasi, dan bermartabat justru jauh dari gambaran yang coba disematkan oleh dua kata murahan itu.

Jika ada yang “kouk” dalam persoalan ini, maka ia adalah perspektif yang terlalu sempit untuk mengenali kecerdasan yang tidak berbentuk aksen kota atau ijazah perguruan tinggi.

Berhenti Menormalisasi, Mulai Peduli

Sudah saatnya berhenti menormalisasi “Timor Kouk” atas nama keakraban. Keakraban yang sejati tidak membutuhkan kurban. 

Seperti seruan mantan Gubernur NTT: “ Saya tidak mau lagi ada yang panggil kita “Timor Kouk’. Kita harus lawan stigma kouk yang orang selalu sematkan kepada kita. 

Kepada generasi muda Timor yang pernah merasa kecil karena dua kata itu, ingatlah bahwa stigma adalah konstruksi, bukan takdir. 

Ia dibangun oleh mereka yang membutuhkan orang lain merasa rendah agar mereka sendiri bisa merasa tinggi.

Runtuhkan narasi itu bukan dengan amarah reaktif, melainkan dengan pembuktian yang tenang dan konsisten. 

Karena pada akhirnya, tidak ada stigma yang sanggup bertahan lama di hadapan kenyataan yang berbicara lebih keras. Dan kepada siapa pun yang masih mengucapkannya. Apakah Anda sedang mencairkan suasana, atau sedang mewariskan luka?

Steve Biko pernah mengatakan bahwa “senjata paling ampuh di tangan penindas adalah pikiran dari mereka yang ditindas”. 

Karena itu, melawan stigma tidak cukup dengan marah, tetapi dengan menolak mempercayainya. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News