Opini - Membaca Fenomena Bunuh Diri di NTT

Opini - Membaca Fenomena Bunuh Diri di NTT

Oleh: Naaman Renaldus Bonlae, S.Sos, M.AP
Sekretaris Bidang Sosial, Politik dan Budaya GAMKI NTT

POS-KUPANG.COM - Fenomena bunuh diri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan.

Data nasional menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus secara signifikan, dengan lebih dari seribu kasus tercatat setiap tahunnya dalam beberapa periode terakhir.

Bahkan, data Kepolisian Republik Indonesia mencatat sekitar 826 kasus pada tahun 2022 yang meningkat menjadi sekitar 1.350 kasus pada tahun 2023 (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Fakta ini menegaskan bahwa bunuh diri bukan lagi sekadar persoalan individual, melainkan telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius.

Distribusi kasus menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat lintas demografi. Bunuh diri tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa, tetapi juga menjangkau anak dan remaja.

Sebagian besar kasus terjadi pada kelompok usia produktif, sementara sebagian lainnya melibatkan kelompok usia muda. Selain itu, faktor sosial-ekonomi seperti tekanan ekonomi, relasi sosial, dan beban psikologis menjadi determinan penting dalam banyak kasus (Pusiknas Polri, 2024).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, bunuh diri merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor individu dan lingkungan (World Health Organization, 2014).

Jika ditarik ke tingkat regional, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan dinamika yang tidak kalah mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, tercatat sekitar 1.200 kasus bunuh diri di wilayah ini (RRI NTT, 2023).

Kasus anak di Kabupaten Ngada serta sejumlah kasus pada mahasiswa dan kelompok usia produktif menunjukkan bahwa persoalan ini telah menyentuh kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Kasus terbaru seorang apoteker di Kota Kupang yang ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di tempat kerjanya (Detik.com, 2026) semakin menegaskan bahwa tekanan mental dapat dialami oleh siapa saja, termasuk mereka yang secara sosial terlihat “mapan”.

Dalam kajian administrasi publik, suatu persoalan dapat dikategorikan sebagai isu kebijakan publik apabila memiliki dampak luas, berulang, dan membutuhkan intervensi pemerintah (Dunn, 2018).

Dengan demikian, fenomena bunuh diri di NTT telah memenuhi karakteristik sebagai public problem yang memerlukan respons kebijakan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Kesenjangan Kebijakan: Antara Realitas Sosial dan Respons Pemerintah

Dalam kerangka analisis kebijakan publik, proses penanganan suatu masalah idealnya mengikuti tahapan policy cycle: agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi.

Namun, dalam konteks NTT, terdapat indikasi bahwa isu kesehatan mental belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam agenda kebijakan daerah.

Padahal, menurut teori agenda setting (Kingdon, 1995), isu yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan dampak luas seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari pembuat kebijakan.

Fakta bahwa kasus bunuh diri terus berulang menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dan respons kebijakan yang ada.

Kebijakan yang tersedia cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan penanganan kesehatan mental secara komprehensif.

Lebih lanjut, pendekatan kebijakan yang dominan masih bersifat reaktif berfokus pada penanganan setelah kejadian terjadi.

Pendekatan ini tidak cukup efektif dalam menangani persoalan yang bersifat kompleks dan multidimensional seperti bunuh diri.

Dalam literatur kebijakan publik, pendekatan preventif justru menjadi kunci dalam mengurangi risiko jangka panjang (Howlett & Ramesh, 2003). Tanpa intervensi preventif yang kuat, kasus-kasus serupa akan terus berulang.

Kapasitas Kelembagaan dan Tantangan Tata Kelola

Dari perspektif tata kelola (governance), pemerintah berperan sebagai aktor utama yang mengarahkan kebijakan dan mengoordinasikan sumber daya (Osborne, 2010).

Namun, kapasitas kelembagaan di daerah seperti NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan mental.

Keterbatasan jumlah tenaga profesional, seperti psikolog dan psikiater, serta minimnya fasilitas layanan menjadi hambatan struktural yang nyata.

Selain itu, akses layanan kesehatan mental di wilayah kepulauan seperti NTT masih belum merata. Kondisi ini memperkuat ketimpangan akses layanan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya penanganan kasus secara dini.

Di sisi lain, stigma sosial terhadap kesehatan mental masih menjadi tantangan besar. Banyak individu enggan mencari bantuan karena takut mendapat label negatif dari lingkungan sosial.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya perlu dilakukan pada aspek struktural, tetapi juga pada aspek kultural melalui edukasi dan kampanye publik (Corrigan, 2004).

Kolaborasi dan Partisipasi: Kunci Penanganan Berkelanjutan

Pendekatan collaborative governance menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam penyelesaian masalah publik (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas, lembaga keagamaan, serta sektor swasta.

Organisasi kepemudaan, komunitas lokal, dan media memiliki peran strategis dalam membangun ruang dialog yang aman dan tidak menghakimi. Mereka dapat menjadi aktor yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya kelompok muda yang rentan.

Inisiatif seperti kampanye digital, diskusi publik, dan program edukasi berbasis komunitas dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan kebijakan. Arnstein (1969) menekankan bahwa partisipasi yang bermakna tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga efektivitas implementasi.

Dalam konteks ini, masyarakat perlu didorong untuk berani berbicara, saling mendukung, dan tidak lagi memandang kesehatan mental sebagai isu yang tabu.

Arah Kebijakan: Dari Reaktif ke Preventif dan Kolaboratif

Untuk merespons fenomena ini, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari reaktif menuju preventif dan kolaboratif.

Pemerintah daerah perlu mulai menempatkan kesehatan mental sebagai prioritas kebijakan dengan merumuskan program yang komprehensif dan berkelanjutan.

Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, Integrasi layanan kesehatan mental dalam fasilitas kesehatan primer. 

Kedua, Penyediaan layanan konseling yang mudah diakses, termasuk berbasis digital. 

Ketiga, Edukasi kesehatan mental di sekolah dan perguruan tinggi. 

Keempat, Penguatan sistem rujukan dan pendampingan berbasis komunitas. 

Selain itu, pendekatan lintas sektor menjadi penting melalui konsep whole-of-government approach (Christensen & Lægreid, 2007), di mana berbagai instansi pemerintah bekerja secara terintegrasi dalam menangani isu kompleks.

Dari Kasus ke Kebijakan, dari Diam ke Aksi

Fenomena bunuh diri di NTT merupakan cerminan dari persoalan yang lebih luas dalam tata kelola kebijakan publik, khususnya dalam bidang kesehatan mental.

Kasus-kasus yang terjadi, termasuk kasus apoteker di Kupang, seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa individual, tetapi menjadi momentum refleksi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih progresif dan responsif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan mental masyarakat.

Namun, keberhasilan penanganan isu ini tidak dapat bergantung pada pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai stakeholder untuk menciptakan ekosistem yang suportif dan inklusif.

Pada akhirnya, membuka ruang dialog, menghapus stigma, dan membangun solidaritas sosial adalah langkah awal yang penting. Karena dalam setiap kebijakan publik yang berpihak pada kemanusiaan, tidak boleh ada ruang bagi kesunyian yang mematikan. Saatnya berhenti diam dan mulai bertindak. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS