Opini: Koperasi Merah Putih untuk NTT- Solusi atau Ilusi

Poin Vinsen adalah, apa yang didrop dari atas tanpa memperhatikan kebutuhan konkret warga tidak berdampak pada rasa memiliki, sementara apa yang dikumpulkan dari receh menimbulkan sense of belonging yang kuat. 

Lebih parah lagi adalah kenyataan bahwa program-program pusat sering kali mem-bypass provinsi dan kabupaten. 

Kalau provinsi dan kabupaten tidak diberi peran mengontrol keberlangsungan sebuah program pusat, maka sudah bisa dipastikan program pusat itu akan gagal. 

Mengapa provinsi dan kabupaten tidak dilibatkan? Ini disebabkan karena program pusat sering dipegang oleh sekelompok elit yang tertutup, eksklusif dan tidak mau diintervensi. 

Tengara Vinsen Bureni ini diperkuat  oleh analisis Eman Kosat. Eman menengarai bahwa pemerintah seolah-olah bermain-main dengan rakyat. 

Pemerintah ibarat orang tua yang beri sekantong gula-gula kepada anaknya lalu ambil kembali. Dia mencontohkan, dana desa yang semula berjumlah 71 triliun rupiah kini turun menjadi 60-an triliun. 

Demikian pula jumlah dana desa 1 miliar per desa, kini harus dipotong 70 persen untuk koperasi Merah Putihan  – sebuah kenyataan yang diprotes banyak kades di luar NTT. 

Angka-angka ini membingungkan karena, seperti sudah dikatakan oleh Kadis Koperasi, pemerintah menganggarkan 3 miliar untuk setiap koperasi, di mana 2,5 M dialokasikan untuk pembangunan gedung serta pengadaan peralatan kantor dan Rp 500 juta dipakai untuk pengadaan barang. 

Lalu untuk apa lagi menyunat dana desa untuk koperasi Merah Putih?

Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah Koperasi Merah Putih akan survive. 

Bila kita mempelajari program-program pemerintah sejak zaman Sukarno hingga Prabowo, maka terlihat  ada program yang bertahan hingga kini, dan ada pula program yang harus hilang ditelan musim. 

Program yang bertahan, antara lain,  Puskesmas, infrastruktur, dan penguatan UMKM. Apa alasannya? Program-program ini bertahan karena merespons apa yang dibutuhkan warga. 

Puskesmas yang digagas oleh dr. Leimena menjawab ekspektasi masyarakat sederhana yang merindukan pengobatan yang berlokasi di kawasan pemukiman, mudah diakses, dengan harga yang tidak terlalu mahal. 

Infrastruktur merespons harapan warga kepada pemerintah untuk membuka isolasi dan membangun akses ke pusat-pusat hasil produksi pertanian, dan UMKM merupakan bentuk bisnis skala kecil dengan jumlah modal yang berada dalam rentang kesanggupan warga desa.

Program yang kurang berhasil dapat disebutkan dua di sini. Pertama PNPM. Walaupun program ini cukup berhasil dalam menyalurkan bantuan dan memperbaiki infrastruktur desa, dia dipandang kurang berhasil dalam perubahan etos kerja (yang berarti gagal dalam pemberdayaan) karena rendahnya partisipasi atau partisipasi semu, ketergantungan yang terlalu besar pada bantuan pemerintah, rendahnya kapasitas SDM atau, lebih tepat, ketidakpatuhan petugas pada prosedur yang diberlakukan dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.