Opini: Hawthorne Effect dalam Birokrasi yang Ketakutan

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Akademisi Kebijakan Publik Centre of Transformative Democracy and Governance,
Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administrasi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang.

POS-KUPANG.COM - Disiplin birokrasi memang penting. Tetapi ketika ancaman dijadikan bahasa utama, yang tumbuh sering bukan kinerja terbaik, melainkan kepatuhan semu. Tegas itu perlu, tetapi takut bukan strategi yang netral.

Dalam beberapa bulan terakhir, publik NTT menyaksikan pola yang makin jelas. 

Ketika target Pendapatan Asli Daerah 2026 dipatok Rp 2,8 triliun dan sampai awal April baru tercapai sekitar 6,5 persen, muncul ancaman bahwa tambahan penghasilan pegawai bisa dikurangi bahkan dihapus. 

Baca juga: Opini: Hadir, Pak yang Dibalas Caci Maki?

Sebelumnya, ketika ribuan ASN tidak hadir apel, ancaman serupa juga diarahkan pada TPP, dengan absensi diposisikan sebagai dasar evaluasi, promosi, dan sanksi. 

Di saat yang sama, OPD yang dinilai tidak berdampak juga dihadapkan pada ancaman pemangkasan anggaran. 

Mari jujur. Ada sisi positif dari ketegasan semacam itu. Birokrasi memang tidak bisa dipelihara dengan kelonggaran tanpa batas. 

PP Nomor 94 Tahun 2021 memberi dasar tegas bagi penegakan disiplin PNS, termasuk pemotongan tunjangan kinerja untuk pelanggaran tertentu. 

Negara memang tidak sedang meminta ASN untuk dimanja, melainkan untuk bekerja profesional, tertib, dan bertanggung jawab. 

Tetapi di sinilah masalahnya. Ketegasan yang tidak presisi dapat berubah menjadi manajemen ketakutan. Dan ketakutan, dalam organisasi, hampir selalu menghasilkan paradoks. 

Di permukaan, orang tampak lebih patuh. Di bawah permukaan, mereka bisa menjadi lebih defensif, lebih sibuk mengamankan diri, lebih takut salah daripada berani memperbaiki.

Birokrasi tidak bekerja dalam satu wajah

Inilah titik yang sering luput. Pemerintah daerah bukan satu mesin yang seluruh bagiannya menghasilkan hal yang sama. Ada OPD yang memang berfungsi mencari dan mengamankan pendapatan. 

Ada OPD yang mengurus layanan dasar. Ada yang bekerja pada belanja pembangunan, ada yang bekerja pada regulasi, pengawasan, atau dukungan teknis. 

Karena itu, ketika PAD tidak tercapai, tidak semua ASN memiliki derajat tanggung jawab yang sama. Ketika belanja pegawai menekan ruang fiskal, tidak semua pegawai memiliki akses yang sama atas keputusan strategis yang menyebabkannya.

UU Nomor 1 Tahun 2022 memang mewajibkan daerah menyesuaikan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang bersumber dari transfer pusat, dengan masa transisi hingga 2027. Artinya, tekanan fiskal itu nyata. 

Tetapi regulasi tersebut berbicara tentang disiplin fiskal kelembagaan, bukan legitimasi untuk memukul rata beban psikologis dan ancaman kepada seluruh ASN tanpa pembedaan fungsi, kewenangan, dan kontribusi nyata. 

Di sini letak ketidakelokannya. Seorang ASN level bawah di unit layanan bisa saja tidak punya pengaruh apa-apa terhadap desain pajak daerah, optimalisasi aset, kebocoran retribusi, atau strategi peningkatan PAD. 

Namun ia ikut hidup dalam udara ancaman yang sama. Akibatnya, kinerja tidak lagi dibaca sebagai kontribusi yang proporsional, melainkan sebagai suasana takut yang dibagi rata.

Pelajaran Hawthorne yang sering disalahpahami

Di sinilah Hawthorne Effect menjadi menarik. Studi Hawthorne yang terkait dengan Elton Mayo, Fritz Roethlisberger, dan William Dickson, lalu dirumuskan lebih lanjut dalam tradisi manajemen modern, menunjukkan bahwa perilaku kerja bisa berubah ketika pegawai merasa diperhatikan, diamati, dan dianggap penting. 

Pelajarannya bukan sekadar “orang akan bekerja lebih baik jika diawasi”, melainkan bahwa perhatian, pengakuan, relasi sosial, dan rasa dihargai ikut memengaruhi produktivitas. 

Harvard Business School merangkum efek ini sebagai perubahan kinerja karena orang merasa diperhatikan. 

Masalahnya, banyak pemimpin membaca pelajaran ini secara setengah-setengah. Mereka mengira pengawasan keras otomatis meningkatkan performa. 

Padahal ada perbedaan besar antara merasa diperhatikan dan merasa diancam. Yang pertama bisa menumbuhkan energi. Yang kedua sering menumbuhkan kepura-puraan. Yang pertama mendorong inisiatif. Yang kedua melahirkan birokrasi cari aman.

Itulah sebabnya manajemen ketakutan sering tampak berhasil dalam jangka pendek. Orang datang apel. 

Ruangan lebih tertib. Laporan lebih cepat masuk. Tetapi itu belum tentu berarti organisasi menjadi lebih sehat. 

Bisa jadi yang tumbuh justru budaya kosmetik kinerja. Semua tampak patuh, tetapi sedikit yang sungguh berani berpikir, mengoreksi kebijakan, atau mengakui hambatan riil di lapangan.

Dari manajemen takut ke manajemen diuwongke

NTT tetap membutuhkan disiplin. Tidak ada birokrasi yang maju jika absen dianggap sepele, keterlambatan ditoleransi terus-menerus, dan program dibiarkan tanpa dampak. 

Namun disiplin harus dibangun dengan akal sehat kelembagaan. Sanksi individual tetap perlu untuk pelanggaran individual. Tetapi target fiskal dan kinerja kelembagaan harus diturunkan ke kontrak yang adil, berbasis fungsi OPD, jenjang jabatan, dan kapasitas kendali.

Karena itu, sintesis yang lebih sehat bukan birokrasi yang lembek, tetapi birokrasi yang tegas dan manusiawi sekaligus atau disebut manajemen “diuwongke” (meminjam Bahasa Jawa), yakni manajemen memanusiakan manusia. 

Semangatnya sederhana saja, perlakukan orang sebagai manusia, bukan hanya angka absensi atau objek ancaman. 

Secara praktis, ini berarti empat hal. Bedakan sanksi disiplin personal dari evaluasi kinerja institusional. 

Turunkan target berdasarkan karakter OPD, bukan satu rumus untuk semua. Ukur kontribusi sesuai ruang kendali jabatan. 

Dan yang paling penting, hadirkan perhatian pimpinan yang substantif, bukan hanya inspeksi yang menegangkan.

Pada akhirnya, pemimpin memang bisa membuat pegawai takut. Itu tidak sulit. Yang jauh lebih sulit adalah membuat pegawai merasa dilihat, dihargai, lalu terdorong memberi yang terbaik. Di situlah kualitas kepemimpinan diuji. 

Sebab kantor yang penuh ketakutan mungkin tetap ramai setiap pagi. Tetapi belum tentu diisi oleh keberanian, akal sehat, dan rasa memiliki yang dibutuhkan untuk membangun NTT. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News