Opini: Mesin Kepuasan atau Negara Pembelajar

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Akademisi Kebijakan Publik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Target besar dalam politik selalu terdengar meyakinkan ketika diumumkan dalam angka. Angka memberi kesan pasti, rapi, dan menenangkan. 

Karena itu, survei kinerja pemerintah yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik 75,1 persen, kepuasan terhadap Presiden 74,9 persen, dan kepuasan terhadap pemerintahan 74,1 persen mudah dibaca sebagai pertanda bahwa negara sedang bekerja di jalur yang benar. 

Namun, dalam kebijakan publik, masalah terbesarnya hampir tidak pernah terletak pada besar-kecilnya angka. Masalahnya justru terletak pada apa yang dikejar negara setelah angka itu datang. 

Baca juga: Opini: Banjir Keyakinan, Krisis Kebenaran

Di sinilah letak soalnya. Pemerintah dapat memilih menjadi mesin kepuasan, yaitu rezim yang sibuk memproduksi program-program yang cepat terlihat, cepat dikenali, dan cepat menuai persetujuan. 

Tetapi pemerintah juga dapat memilih menjadi negara pembelajar, yakni negara yang menggunakan kepuasan publik bukan sebagai panggung perayaan, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk membenahi bagian-bagian yang belum selesai.

Perbedaan keduanya bukan perkara gaya komunikasi. Ia menyentuh jantung administrasi publik. Mesin kepuasan bekerja untuk menjaga persepsi. Negara pembelajar bekerja untuk memperbaiki kapasitas.

Tiga gejala

Pertama, kepuasan publik saat ini tampak ditopang terutama oleh program yang paling mudah dikenali. 

Di antara warga yang puas, alasan terbesarnya adalah Program Makan Bergizi Gratis sebesar 23 persen, disusul bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran 13,8 persen, serta kepemimpinan yang tegas dan berwibawa 10,2 persen. 

Pada level program, MBG dinilai paling bermanfaat oleh 36,5 persen responden dan paling tepat sasaran oleh 32,1 persen. Bahkan 88 persen publik mengaku mengetahui program tersebut. 

Ini menunjukkan satu hal yang sangat penting: negara hari ini memperoleh dukungan terutama dari kebijakan yang terlihat. 

Kedua, kebijakan yang populer belum tentu kebijakan yang selesai. MBG memang menjadi jangkar perhatian publik, tetapi tingkat kepuasan terhadap program itu sendiri baru 55 persen, sementara 35,8 persen menyatakan tidak puas. 

Artinya, ada selisih antara daya tarik simbolik dan mutu implementasi. Program bisa terkenal, tetapi belum tentu mapan. 

Program bisa memikat secara politik, tetapi belum tentu kokoh secara administratif. Inilah titik yang sering luput dalam euforia pemerintahan. 

Ketiga, ada jurang yang tidak kecil antara bidang yang dinilai berhasil dan masalah yang paling dirasakan warga. 

Pemerintah dinilai paling berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama 77,8 persen, menjaga keamanan 69,9 persen, dan menjaga persatuan bangsa 69,4 persen. 

Namun ketika publik diminta menyebut persoalan paling pokok yang harus segera diselesaikan, jawabannya justru harga kebutuhan pokok mahal 28,5 persen, kemiskinan 23,6 persen, dan pemberantasan korupsi 7,3 persen. 

Bahkan pada sektor yang paling dekat dengan beban hidup warga, penilaian keberhasilan pemerintah jauh lebih rendah: pengendalian harga kebutuhan pokok 47,1 persen, penciptaan lapangan kerja 45,4 persen, dan penurunan pengangguran 41,3 persen. 

Ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak identik dengan terselesaikannya problem inti. 

Masalah yang lebih dalam

Dari sini, persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah disukai. Persoalan yang lebih dalam adalah jenis negara seperti apa yang sedang dibentuk oleh insentif politik semacam ini.

Dalam kerangka Theodore Lowi, kebijakan publik tidak hanya mendistribusikan manfaat, tetapi juga membentuk arena politik. 

Ketika program yang paling visible menjadi sumber utama kepuasan, negara terdorong untuk memperbanyak kebijakan yang mudah dipertontonkan. Dalam jangka pendek, ini efektif. Dalam jangka panjang, ini berbahaya. 

Sebab negara dapat tergelincir menjadi organisasi yang mahir mengelola perhatian, tetapi lambat membangun institusi.

Aaron Wildavsky telah lama mengingatkan bahwa inti kebijakan bukan sekadar keputusan, melainkan kemampuan belajar dari pelaksanaan. 

Jika demikian, maka ukuran pemerintahan yang sehat bukanlah berapa tinggi angka kepuasannya, melainkan seberapa serius ia memperbaiki titik-titik lemah justru saat ia sedang mendapat persetujuan luas.

Bahaya terbesar dari angka 74,1 persen itu bukan oposisi. Bahaya terbesarnya adalah rasa cukup. Begitu negara merasa cukup, evaluasi berubah menjadi formalitas. 

Kritik dianggap gangguan. Program populer dipertahankan tanpa audit yang keras. Dan birokrasi mulai bekerja bukan untuk mengurangi beban warga, tetapi untuk memastikan kesan keberhasilan tetap terjaga.

Arah koreksi

Karena itu, respons yang tepat atas survei seperti ini bukanlah selebrasi, melainkan disiplin. Ada tiga koreksi yang perlu segera dilakukan.

Pertama, pemerintah harus memisahkan dengan tegas antara popularitas program dan kualitas implementasi. 

Program unggulan tidak boleh dibela hanya karena dikenal publik. Ia harus diuji berdasarkan ketepatan sasaran, ketahanan pembiayaan, mutu pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kelompok rentan.

Kedua, fokus kebijakan harus ditarik kembali ke inti keresahan warga: harga pangan, pekerjaan, dan kemiskinan. Selama tiga soal ini belum bergerak secara meyakinkan, maka kepuasan publik tetap bersifat rapuh, mudah naik, dan mudah turun.

Ketiga, negara harus membangun budaya pembelajaran. Dalam tradisi administrasi publik yang sehat, angka survei adalah data awal, bukan putusan akhir. Ia tidak menutup evaluasi; ia justru membukanya.

Pada akhirnya, pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang paling piawai mengumpulkan persetujuan, melainkan pemerintahan yang sanggup menolak godaan untuk hidup dari persetujuan itu. 

Negara dapat memilih menjadi mesin kepuasan. Tetapi jika ia ingin bertahan lebih lama dari musim tepuk tangan, ia harus memilih menjadi negara pembelajar. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News