Opini: Efisiensi Anggaran Atau Pemangkasan

Oleh: Yosef Dionisius Ola
Alumnus STIE Pariwisata Yogyakarta; Tinggal di Lewoleba, Lembata - Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM -Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, Selasa (24/3/2026) menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur akan mencoret program-program organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak berdampak bagi masyarakat. 

Langkah tersebut sebagai siasat menghadapi potensi tekanan fiskal akibat dinamika global. 

Menurut Gubernur Laka Lena, situasi global yang tidak menentu, terutama akibat konflik Iran–Israel di Timur Tengah, berpotensi memengaruhi struktur ekonomi nasional hingga menyasar daerah. 

Dampaknya diperkirakan juga akan dirasakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk di NTT. 

Baca juga: Opini: Distorsi Pasal 33, Ketika Kedaulatan Warga Berhadapan  dengan Intervensi Negara

Niat Gubernur Laka Lena ini patut dilihat sebagai peringatan serius bagi praktik pembangunan daerah selama ini.

Langkah tersebut tentu relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi kebijakan fiskal nasional dan berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah. 

Namun, muncul pertanyaan mendasar ialah apakah efisiensi ini akan memperbaiki kualitas pembangunan atau sekadar menjadi pemangkasan anggaran tanpa perubahan mendasar dalam cara berpikir, mindset?

Selama ini, persoalan pembangunan daerah tidak semata terletak pada keterbatasan anggaran. 

Aspek lebih fundamental adalah lemahnya konsistensi antara perencanaan di satu sisi dan pelaksanaan di lain sisi. 

Program kerap disusun dengan narasi baik, tetapi diterjemahkan dalam kegiatan yang bersifat rutinitas, administratif, dan minim dampak bagi masyarakat.

Kondisi ini bahkan cenderung menjadi pola yang berulang, repetitio. Ukuran keberhasilan sering bergeser dari manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi sekadar tingkat penyerapan anggaran. 

Ujungnya, banyak program berjalan tetapi perubahan nyata tidak selalu dirasakan secara langsung.

Bisa Jadi Berisiko

Dalam konteks ini, langkah Gubernur Laka Lena untuk memangkas program yang tidak berdampak tentu patut diapresiasi.