Opini: Republik Panti Asuhan 

Oleh: Ernestus Holivil
Penulis Buku Demokrasi Zombie, Dosen FISIP Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Di republik ini, ada satu ritual nasional yang selalu punya panggung sendiri: bagi-bagi bantuan. Atau sering kita sebutnya dengan Bantuan Sosial (Bansos). Bentuknya macam-macam. 

Mulai dari sembako/paket pangan, subsidi/kompensasi harga, sampai bantuan berbasis program seperti PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan BLT Dana Desa. Pola-pola itu memberi satu pesan: Negara hadir dan peduli!

Memang, kita harus jujur. Bansos itu penting. Bahkan wajib. Di negara-negara modern bahkan, jaring pengaman sosial itu harus ada, supaya ketika harga naik, panen gagal, warga negaranya tidak jatuh ke jurang yang lebih dalam. 

Logika itu masuk akal. Tetapi, ada satu hal yang sering kita lupa: Bansos itu seperti payung di musim hujan. 

Ia tidak membuat hujan berhenti, tapi hanya mencegah kita basah kuyup. Dan masalahnya, di republik ini, payung kerap diperlakukan sebagai rumah. Seolah cukup dengan membentangkan bantuan, maka urusan kemiskinan selesai.

Baca juga: Opini: Agar 9.000 ASN PPPK NTT Tidak Dirumahkan

Persis di titik itu, republik ini menjadi “penolong darurat.” Piawai mengasuh orang miskin—bagi paket dan nominal agar tetap hidup—tetapi tidak cukup serius mengubah keadaan agar mereka tidak terus-menerus jatuh miskin. 

Gejala ini yang saya sebut sebagai “republik panti asuhan”, sebuah rezim kebijakan yang rajin merawat gejala dengan bantuan karitatif, sementara mesin struktural yang memproduksi kemiskinan ekstrem dibiarkan berjalan seperti biasa.

Saya sengaja memakai metafor ini dengan serius. Bukan karena saya cemooh dengan bansos. Tapi saya kritik cara negara hadir sebagai pengasuh yang menyuapi korban. 

Alih-alih merindukan bekerja dengan keadilan, negara bekerja dengan format belas kasih. Hadir memang, tapi sering seperti tetangga yang baik hati. Dia datang ketika kita sudah kelaparan.

Bansos, Ketergantungan, dan Negara Tukang Suap

NTT memperlihatkan wajah paling keras dari persoalan ini. Keluarga rakyat miskin ekstrem sering tersandung urusan-urusan administrasi, data, dan pintu-pintu birokrasi. 

Jika nama tidak terdaftar, maka tidak layak dapat bantuan. Yang diselamatkan bukan mereka yang paling membutuhkan, tapi mereka yang paling “terdata” oleh sistem.

Dua dosa klasik perlindungan sosial membantu kita menjelaskan kekacauan ini. Pertama, exclusion error—yang berhak justru tidak menerima. Kedua, inclusion error—yang tidak berhak malah menerima. 

Di lapangan, exclusion error—sering tampil paling telanjang. Keluarga miskin ekstrem pulang dari kantor desa hanya membawa satu kalimat dingin, “Bapak/Ibu tidak terdaftar.” Dan kalimat itu sering seperti vonis: anda miskin, tapi miskin anda tidak diakui. 

Pemerintah sekarang mendorong pembaruan lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)-basis data tunggal individu/keluarga yang memuat kondisi sosial-ekonomi dan peringkat kesejahteraan.