Opini: Kolaboasi, Inovasi dan Masa Depan Ekonomi NTT

Oleh: Willfridus Demetrius Siga
Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

POS-KUPANG.COM - Beberapa hari belakangan, dunia pendidikan negeri ini sedang ramai membicarakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Ringkasnya, soal hak dan kewajiban, tanggung jawab, nasionalisme, dan bakti bagi negeri. 

Pikiran saya kemudian tertuju pada Nusa Tenggara Timur ( NTT) sebagai peringkat kelima jumlah penerima LPDP terbanyak di luar Pulau Jawa tahun 2025. 

Ada pertanyaan yang menggelitik, mengapa lulusan perguruan tinggi baik itu jalur beasiswa seperti LPDP maupun jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta unggul sedikit sekali yang kembali dan mengabdi untuk NTT? 

Baca juga: Opini: LPDP dan Makna Pengabdian- Suara dari Nusa Tenggara Timur

Bagaimana dengan mereka yang berani kembali ke NTT? Tentu banyak pilihan karir yang dijalani baik sebagai ASN, menjadi konsultan politik, meniti karir di dunia politik praktis, kembali ke lembaga atau tempat kerja sebelumnya, dan secara mandiri atau melalui pendanaan hibah memilih menjadi aktivis dan mengabdi untuk NTT secara sukarela.

Mempertimbangkan kuantitas dan kualitas lulusan, paling tidak setiap kabupaten/kota di NTT memilik 1 lulusan LPDP atau dari PTN/PTS unggul dalam negeri dengan bidang ilmu yang beragam: pendidikan, sosial, humaniora, STEM, ilmu politik, bahasa, kesehatan, farmasi, dan lain-lain. 

Merespons ini, perlu langkah strategis keterlibatan secara terstruktur untuk mengintegrasikan para lulusan perguruan tinggi dengan penguatan ekosistem lokal di NTT. Strategi ini tidak mudah tentunya. 

Salah satu alasan klasik adalah brain drain karena ketakutan, keresahan, dan membayangkan masa depan akan tidak baik-baik saja jika kembali ke NTT dengan segala keterbatasan terutama ekosistem ekonomi yang belum kuat dan siap mengakomodir bidang keilmuan yang telah ditempuh.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran lulusan perguruan tinggi yang terlibat dalam pembangunan di NTT melalui beragam aktivitas dan profesi, pertanyaan yang jawabannya masih menjadi misteri adalah, mengapa NTT masih bertahan di posisi 10 besar provinsi termiskin? 

Mengapa kita belum selesai dengan problem kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang menjadi hak dasar setiap warga? 

Padahal hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting mencapai 80,5 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintah provinsi walaupun masih ada beberapa catatan yang perlu menjadi prioritas pembenahan seperti pertumbuhan ekonomi, akses infrastruktur yang memadai, dan ketersediaan lapangan kerja terutama pada sektor formal.

Lalu, apa akar masalahnya? Kita perlu jujur dan rendah hati untuk mengakui bahwa NTT wilayah non-industri dengan peluang kerja dan ekosistem bisnis yang mendukung.

Hasil bumi kita masih didominasi pasar domestik. Walaupun ada varietas unggulan yang sudah menembus pasar nasional dan global seperti kopi. Sektor kelautan kita juga masih dikonsumsi pasar domestik. 

Hasil laut melimpah dengan berbagai jenis ikan yang kaya protein, tetapi kita belum memiliki industri pengolahan ikan yang didukung fasilitas teknologi canggih dan mampu menyerap tenaga kerja lokal.