Opini: Survei, Konsensus dan Ilusi Transformasi

Oleh: Gauden Kelore
Alumnus IFTK Ledalero, tinggal di kampung pedalaman Kabupaten Flores Timur.

POS-KUPANG.COM - Survei kepuasan publik pada dasarnya adalah instrumen yang mengubah pengalaman sosial menjadi representasi statistik. 

Ia mereduksi kompleksitas realitas ke dalam angka dan angka itu sendiri berperan menciptakan kesan objektivitas. Justru pada titik objektivitas inilah persoalan mendasar muncul.

Apakah responden sungguh memahami kerja pemerintah provinsi NTT secara menyeluruh? 

Apakah mereka cukup representatif untuk menggambarkan kondisi lapangan yang berlapis-lapis? Dan sejauh mana persepsi yang dihimpun dapat dibaca sebagai gambaran kolektif tentang keberhasilan pemerintahan?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan ketika angka-angka kepuasan dipublikasikan secara masif dan tampil sebagai representasi final dari realitas sosial.

Survei sebagai Teknologi Simbolik Konsensus

Pemberitaan dengan judul bombastis “80,5 persen kepuasan masyarakat atas kinerja gubernur dan wakil gubernur” segera membentuk citra keberhasilan yang solid. 

Baca juga: Setahun Melki - Johni Pimpin NTT, Survei Puas, Rakyat Tetap Mengeluh Ekonomi dan Jalan Rusak

Angka tersebut tampil sebagai fakta sosial yang tak terbantahkan. Namun di baliknya, terdapat sejumlah kontradiksi yang layak dicermati.

Pertama, klaim bahwa tahun pertama difokuskan pada peletakan fondasi pembangunan tidak sepenuhnya sejalan dengan sejumlah output yang dipromosikan sebagai capaian signifikan. 

Kedua, pemerintah provinsi belum sepenuhnya mampu memosisikan diri secara tegas di antara proyek nasional-global dan kepentingan warga akar rumput—seperti dalam isu penggusuran masyarakat adat di Pulau Komodo maupun polemik geotermal di Manggarai, Ngada, dan Lembata. 

Ketiga, temuan bahwa 72,5 persen responden menilai pemerintah memahami persoalan masyarakat dan 75,4 persen meyakini pemerintah memiliki solusi (bdk. Press Release Voxpol) tampak kontras dengan fakta masih adanya persoalan mendasar seperti akses air bersih, infrastruktur jalan rusak, dan berbagai persoalan struktural lain yang juga diakui dalam laporan survei itu sendiri .

Bertolak dari titik-titik ini, survei tidak lagi dapat dipahami semata sebagai alat evaluasi. Ia berpotensi bekerja sebagai teknologi simbolik yang memproduksi konsensus persepsi. 

Survei mengubah pengalaman subjektif menjadi objek pengetahuan yang dapat dikelola secara administratif. Realitas sosial diterjemahkan ke dalam statistik yang tampak netral. 

Namun statistik selalu melibatkan seleksi: apa yang diukur, siapa yang diukur, bagaimana pertanyaan dirumuskan, dan dalam batas apa jawaban dimungkinkan.

Dalam perspektif Jacques Rancière—pemikir politik disensus Prancis itu, praktik semacam ini dapat dipahami sebagai bagian dari distribution of the sensible—mekanisme yang memilah apa yang dapat dilihat, didengar, dan diakui sebagai fakta sosial.