Opini: Menyoal Penyaluran BBM Bersubsidi di Nusa Tenggara Timur

Oleh: Darius Beda Daton
Mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur.
 
POS-KUPANG.COM - Perihal penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM JBT) atau sering disebut BBM Bersubsidi berupa Pertalite dan Bio Solar kerap menjadi kegelisahan publik di NTT. 

Pasalnya, beberapa kabupaten sering mengalami masalah serius dalam hal ketersediaan stok. 

Permasalahan ketersediaan stok BBM di beberapa daerah tersebut kerap berulang setiap tahun seolah menjadi masalah rutin tahunan yang tidak bisa terselesaikan oleh Pemerintah Daerah, PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). 

Permasalahan ketersediaan stok BBM Bersubsidi juga kerap dilaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan NTT sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik. 

Kami telah berupaya mengidentifikasi berbagai permasalahan tersebut dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan PT Pertamina Patra Niaga guna mencari cara mencegah keluhan serupa agar tidak terus terjadi setiap tahun. 

Komplain Penyaluran BBM

Setidaknya pada April 2025,  saya telah dua kali mengikuti rapat koordinasi membahas persoalan penyaluran BBM Bersubsidi bersama Dinas ESDM Provinsi  NTT,  Dinas Perdagangan Provinsi  NTT, PT Pertamina Patra Niaga, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Nusa Tenggara Timur. 

Baca juga: Sumber Minyak Makin Dekat, Tahun Ini Jobber BBM Dibangun di Pantai Baru 

Dalam rapat koordinasi tersebut, saya menyampaikan beberapa substansi keluhan masyarakat NTT terkait penyaluran BBM Bersubsidi baik yang dilaporkan atau yang tidak dilaporkan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT adalah sebagai berikut.

Pertama; ketersediaan stok BBM. Ketersediaan stok BBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga. PT Pertamina Patra Niaga diminta selalu menjaga ketersediaan stok BBM Bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar tidak kosong.  

Keluhan ini dominan terjadi di Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua dan Lembata. Di wilayah ini, kadang terjadi laporan stok harian SPBU yang disampaikan ke PT Pertamina tidak sesuai dengan kondisi riil di SPBU. 

Laporan stok harian disampaikan masih tersedia namun kenyataannya, SPBU ditutup dalam satu hari karena stok BBM habis.  

Padahal saat ini PT Pertamina Patra Niaga telah menjalankan program subsidi tepat Pertalite dan Bio Solar dengan wajib mendaftarkan kendaraan di website subsiditepat.mypertamina.id , untuk kemudian mendapatkan QR CODE. 

SPBU akan menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah per hari/kendaraan dengan rincian; Kuota Bio Solar: Roda 4 (Mobil Pribadi) : 60 L. Roda 4 (Mobil Barang) : 80 L. Roda 6 atau lebih : 200 L. Sedangkan Kuota Pertalite :Roda 4 : 120 L. Roda 2 : 10 L. 

Kedua; Jenis BBM Bersubsidi diperjualbelikan dengan tujuan mencari keuntungan oleh Pom Mini/Pertamini dan botol eceran dengan harga yang ditetapkan sendiri. 

Meski stok BBM dilaporkan habis di SPBU namun penjualan BBM eceran sangat marak dengan harga per berkisar Rp 15.000- Rp.40.000/botol. 

Hal ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota. Meskipun penjualan seperti ini menimbulkan dampak positif  berupa peningkatan ekonomi masyarakat setempat  dan sangat membantu dalam hal terbatasnya jumlah SPBU dan waktu pelayanan SPBU yang tidak 24 jam,  keadaan ini menimbulkan kerugian bagi konsumen BBM Bersubsidi karena;