Opini: Tuhan Saja Dijual dengan 30 Keping Perak

Jika Tuhan saja dihargai dengan tiga puluh keping perak, apa lagi yang tidak bisa diperjualbelikan di atas bumi ini?

Gema Tiga Puluh Keping Perak Hari Ini

Pertanyaan di atas menjadi semakin tajam ketika kita memandang konteks Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur ( NTT). Provinsi ini kerap tercantum dalam laporan-laporan tentang perdagangan orang. 

Anak-anak muda, khususnya wanita-wanita muda direkrut dengan janji pekerjaan layak, tetapi berakhir dalam eksploitasi. 

Ada yang lalu pulang membawa trauma, ada pula yang kembali dalam peti jenazah. Bahkan kini terungkap pula perdagangan gadis-gadis bawah umur dari luar daerah ke NTT.

Di balik setiap kisah selalu ada angka: biaya perekrutan, komisi, potongan gaji, utang. 

Banyak pekerja berangkat karena dililit utang atau justru terjerat oleh utang baru. 

Antropolog Amerika David Graeber melihat sejarah utang sebagai sejarah relasi kuasa. 

Utang bukanlah sekadar kewajiban ekonomi, melainkan alat untuk mengikat, menundukkan, bahkan menindas. Hidup manusia pun “ditaksir” dan digadaikan dalam sistem yang bobrok dan menjerat.

Namun kerakusan tidak hanya berhenti pada perdagangan orang, tetapi merayap ke dalam praktik korupsi yang marak di Indonesia, termasuk di NTT. 

Anggaran publik yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, dipotong demi kepentingan pribadi atau partai. 

Banyak proyek dimark-up. Bantuan sosial juga disunat. Jabatan dipakai sebagai ladang keuntungan pribadi.

Korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk modern dari tiga puluh keping perak. Ia lahir dari keserakahan yang sama, yakni hasrat memiliki lebih dengan mengorbankan orang lain. 

Yudas menjual Gurunya demi uang, para koruptor menjual kepercayaan publik demi kekayaan. Yudas mengkhianati relasi suci, penjahat korupsi mengkhianati mandat rakyat.

Sosiolog Norwegia J. Galtung menyebut situasi ini sebagai kekerasan structural, di mana sistem sosial membuat orang rentan dan menderita tanpa pelaku kekerasan yang terlihat. 

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, ia adalah kekerasan terhadap kaum miskin.