Opini: NTT Mart- Batas Peran Negara dan Pelajaran dari Ekonomi Geografis Baru

Oleh: Jermi Haning 
Alumni Massey University  Selandia Baru, tinggal Rote - Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Gagasan NTT Mart memunculkan diskusi penting tentang bagaimana negara seharusnya hadir dalam ekonomi rakyat. 

Di satu sisi, inisiatif ini lahir dari niat yang patut diapresiasi: membuka akses pasar bagi produk lokal dan memperkuat UMKM Nusa Tenggara Timur. 

Baca juga: DPRD NTT Saran Pembenahan Sistem NTT Mart

Di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar yang tidak bisa dihindari: apakah pemerintah sedang memperbaiki kegagalan pasar, atau justru menciptakan kegagalan kebijakan baru dengan masuk terlalu jauh ke aktivitas ekonomi yang seharusnya dijalankan pasar?

Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke teori ekonomi publik dan ekonomi pembangunan yang menjadi fondasi kebijakan modern.

Fungsi Negara dan Karakter Public Goods

Dalam The Theory of Public Finance, Richard Musgrave (1959) membagi peran negara ke dalam tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Fungsi alokasi menempatkan negara sebagai penyedia public goods—barang dan jasa yang bersifat non-rival dan non-excludable, sehingga tidak efisien jika diserahkan kepada mekanisme pasar.

Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, listrik pedesaan, pendidikan dasar, dan kesehatan publik adalah contoh klasik. 

Di NTT, fungsi ini tampak pada pembangunan konektivitas antarwilayah, layanan dasar di pulau-pulau kecil, dan pengurangan biaya isolasi geografis. 

Di sektor ini, negara wajib hadir, karena pasar atau swasta tidak memiliki insentif ekonomi yang cukup.

Sebaliknya, ritel dan perdagangan harian bukanlah public goods. Toko bersifat rival dan excludable. 

Konsumsi satu pihak mengurangi peluang pihak lain, dan siapa pun bisa dikecualikan dari akses. 

Artinya, dari sudut pandang fungsi alokasi, tidak ada justifikasi teoritis yang kuat bagi negara untuk mengelola toko ritel secara permanen.

Fungsi Distribusi dan Alasan Kehadiran Negara

Namun, negara juga memiliki fungsi distribusi. Fungsi ini menekankan pemerataan kesempatan dan koreksi terhadap ketimpangan struktural. 

UMKM di NTT tidak gagal karena produknya tidak laku atau tidak diinginkan semata tetapi karena menghadapi hambatan masuk pasar: standar mutu, kemasan, perizinan, logistik, dan akses jaringan distribusi.

Di titik inilah negara boleh dan perlu hadir. Konsep enabling state yang dikembangkan oleh Neil Gilbert dan Barbara Gilbert (1989) menegaskan bahwa negara modern seharusnya memperkuat kapasitas warga agar mampu berpartisipasi dalam pasar, bukan menggantikan peran mereka.

Masalah muncul ketika peran distribusi bergeser menjadi aktivitas bisnis langsung. Di sinilah pengalaman historis menunjukkan banyak kegagalan.

Pelajaran dari Kegagalan Usaha Plat Merah

Sejak Adam Smith dalam The Wealth of Nations (1776), para ekonom mengingatkan bahwa negara sebaiknya tidak menjalankan aktivitas produktif yang bisa dilakukan sektor swasta secara efisien. 

Pengalaman Indonesia—baik di tingkat nasional maupun daerah—menguatkan peringatan ini.

Banyak BUMN dan BUMD sektor perdagangan hidup dalam ketergantungan pada APBN atau APBD, kalah cepat dari swasta, dan rentan terhadap intervensi politik. 

Studi Kementerian BUMN (2019) menunjukkan sebagian besar BUMD ritel daerah mengalami kerugian struktural dan bertahan karena suntikan modal pemerintah. 

Ketika mereka gagal, dampaknya tidak netral: pedagang kecil yang sudah tersingkir tidak otomatis bangkit kembali.

Perspektif Ekonomi Geografis Baru: Mengapa Integrasi Lebih Penting dari Toko

Untuk memahami mengapa NTT Mart seharusnya tidak menjadi toko, tetapi justru alat integrasi pasar, teori New Economic Geography dari Paul Krugman menjadi sangat relevan.

Dalam artikelnya Increasing Returns and Economic Geography (1991) dan buku Geography and Trade (1991), Krugman menjelaskan bahwa pemusatan aktivitas ekonomi (agglomeration) bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme pasar yang rasional. 

Ketika pasar terintegrasi, biaya transportasi menurun, dan skala produksi meningkat, maka akan muncul spesialisasi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi biaya.

Ekonomi yang terfragmentasi—seperti UMKM yang berdiri sendiri-sendiri tanpa integrasi logistik dan pasar—akan selalu kalah bersaing. 

Sebaliknya, ekonomi yang terhubung dalam jaringan distribusi besar akan menikmati economies of scale, efisiensi transportasi, dan daya saing yang lebih kuat.

Dalam kerangka ini, mendirikan toko pemerintah baru tidak menyelesaikan masalah inti. Yang dibutuhkan UMKM NTT bukan etalase tambahan, tetapi akses ke sistem distribusi berskala besar. 

Jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret sudah menciptakan aglomerasi pasar nasional. Masalahnya adalah UMKM NTT belum terintegrasi ke dalam sistem tersebut.

Dari perspektif Krugman, peran negara yang optimal adalah menurunkan biaya integrasi, bukan menjadi pemain ritel. 

Negara harus membantu UMKM mencapai volume, standar, dan konsistensi pasokan agar layak masuk ke jaringan besar. 

Inilah jalan menuju spesialisasi dan produktivitas, bukan melalui proteksi semu dalam bentuk toko pemerintah.

Tantangan Nyata NTT Mart

Jika NTT Mart beroperasi sebagai ritel, tantangannya berlapis. Pertama, kompetisi tidak adil karena negara memiliki keunggulan modal dan aset. 

Kedua, inefisiensi struktural akibat birokrasi. Ketiga, distorsi ekonomi lokal, terutama di wilayah yang ekonominya bertumpu pada kios kecil dan pasar tradisional.

Lebih jauh, model ritel pemerintah justru bertentangan dengan logika ekonomi geografis: ia memecah pasar, bukan mengintegrasikannya; menciptakan skala kecil baru, bukan skala besar yang efisien.

Solusi: NTT Mart sebagai Instrumen Integrasi Pasar

Jika tujuan NTT Mart adalah memperkuat ekonomi lokal, maka desainnya harus diubah. NTT Mart seharusnya menjadi platform integrasi, bukan toko.

Pertama, NTT Mart sebagai pusat kurasi dan spesialisasi. UMKM tidak dipaksa menjual semua jenis produk, tetapi diarahkan untuk fokus pada komoditas unggulan dengan volume dan kualitas konsisten.

Kedua, penyediaan shared logistics dan packaging untuk menurunkan biaya transportasi dan meningkatkan skala produksi kolektif. Ini langsung menjawab persoalan utama dalam teori Krugman: biaya transportasi dan skala.

Ketiga, fasilitasi kontrak pasokan dengan ritel nasional dan pembeli besar. Negara bertindak sebagai broker kepercayaan dan penjamin kualitas, bukan sebagai penjual.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep market-supporting state dari Dani Rodrik (2007), di mana negara memperkuat institusi pasar tanpa menggantikannya.

Penutup

NTT Mart adalah ide yang baik, tetapi ide baik bisa gagal jika salah desain. Negara tidak dilarang masuk ke ekonomi; negara justru wajib hadir ketika pasar gagal. Namun, hadir tidak berarti menggantikan.

Seperti ditegaskan David Osborne dan Ted Gaebler (1992), pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang mengemudikan, bukan mendayung. 

Dalam konteks NTT Mart, mengemudi berarti membangun integrasi, skala, dan efisiensi. 

Mendayung berarti membuka toko dan bersaing dengan rakyat sendiri. Produk lokal NTT akan kuat bukan karena dilindungi di toko pemerintah, tetapi karena terintegrasi dalam pasar besar, terspesialisasi, produktif, dan kompetitif. 

Itulah pelajaran utama dari ekonomi publik dan ekonomi geografis yang tidak boleh diabaikan. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News