Opini: Pendidikan sebagai Sistem Perlindungan Anak Berbasis Wilayah

Oleh: Leonardus K.H. Manggol
Caretaker Ketua IAP Nusa Tenggara Timur.

“Kasus kematian anak di Ngada mengingatkan bahwa pendidikan di NTT tidak cukup dipahami sebagai capaian akademik, melainkan harus berfungsi sebagai sistem perlindungan anak berbasis wilayah yang hadir dekat dengan kehidupan mereka.”

POS-KUPANG.COM - Dalam kebijaksanaan India kuno terdapat sebuah ungkapan, “Anak-anak adalah pesan hidup yang kita kirimkan ke masa depan.” 

Ungkapan ini terasa relevan dengan kabar duka dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengguncang nurani publik. 

Seorang anak berusia sekitar 10 tahun, siswa sekolah dasar di wilayah perdesaan, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami tekanan psikologis yang berkaitan dengan kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah yang paling dasar. 

Baca juga: Opini: Poco-Poco Pendidikan

Peristiwa ini masih dalam perhatian aparat dan pemerintah daerah, dan publik patut menghormati proses klarifikasi yang sedang berjalan serta privasi keluarga yang ditinggalkan.

Namun, terlepas dari proses tersebut, tragedi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. 

Dari kacamata perencanaan wilayah, peristiwa di Ngada bukan sekadar kasus individual, melainkan sebuah sinyal peringatan tentang kerentanan struktural dalam cara kita merancang pembangunan wilayah dan penyediaan layanan dasar, khususnya pendidikan, di daerah tertinggal.

Selama ini, keberhasilan pembangunan kerap diukur melalui indikator makro yang tampak meyakinkan di atas kertas. 

Padahal, realitas keseharian di banyak wilayah rural NTT menunjukkan bahwa akses terhadap kesejahteraan paling elementer masih rapuh. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat persentase penduduk miskin di NTT sebesar 18,60 persen — menurun secara statistik, tetapi tetap yang tertinggi secara nasional.

Secara statistik, BPS mencatat bahwa untuk keluar dari kategori miskin, penduduk NTT membutuhkan sekitar Rp550 ribu per orang per bulan. 

Dalam rumah tangga miskin yang rata-rata beranggotakan lima hingga enam orang, angka ini menggambarkan betapa beratnya beban hidup keluarga, di mana kebutuhan minimum bulanan dengan mudah mendekati tiga juta rupiah. 

Dalam konteks seperti ini, pengeluaran kecil yang bagi sebagian orang tampak sepele dapat berubah menjadi tekanan ekonomi yang signifikan bagi keluarga prasejahtera.

Paradoks Pendidikan di Wilayah Pinggiran

Secara administratif, kebijakan pendidikan gratis kerap dipersepsikan sebagai keberhasilan negara.