Opini: Ketika Krisis Iklim dan Beban Ganda Perempuan

Di saat yang sama, mereka terdorong mencari sumber penghasilan tambahan, sering kali di sektor informal tanpa perlindungan kerja yang memadai. 

Namun realitas ini jarang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan iklim yang masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan target ekonomi, sementara kerja perempuan di ruang domestik dan informal terus diabaikan.

Sementara itu selain beban ganda, jika dilihat saat bencana melanda dan harus mengungsi, perempuanlah yang menjadi korban paling rentan. 

Di lokasi pengungsian, perempuan sering menghadapi risiko berlapis, mulai dari keterbatasan akses air bersih, sanitasi tidak layak, hingga minimnya ruang aman bagi perempuan dan anak. 

Mirisnya, di tengah kerentanan yang berlapis ini justru suara perempuan sering absen di meja pengambilan keputusan. 

Dalam forum-forum perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga nasional, aspirasi perempuan terlebih khususnya mereka yang berhadapan langsung dengan dampak iklim, kerap kali hanya dianggap sebagai pelengkap administratif. 

Pendekatan teknokratis pemerintah yang mengedepankan pembangunan fisik, seperti bendungan atau tanggul, sering kali luput memotret kebutuhan mendasar perempuan, yakni akses terhadap jaminan sosial, jaminan perlindungan atau teknologi tepat guna yang meringankan beban domestik mereka.

Akibatnya, ketahanan iklim yang dibangun menjadi rapuh karena mengabaikan separuh dari populasi yang justru menjadi tumpuan pertahanan terakhir dalam keluarga. 

Menormalisasikan beban ganda ini sebagai “kodrat” atau kewajiban moral perempuan semata adalah bentuk ketidakadilan sistemis. 

Dalam hal ini krisis iklim bukan hanya soal menyelamatkan lingkungan tetapi juga soal merombak struktur sosial yang selama ini menindas. 

Kita tidak bisa Kita tidak bisa bicara soal target emisi nol bersih (net zero emissions) jika dalam prosesnya kita membiarkan perempuan terus menerus mensubsidi kegagalan negara dalam mengelola krisis melalui kerja-kerja perawatan yang tak berbayar dan tak diakui.

Keadilan Iklim Mensyaratkan Keadilan Gender

Oleh karena itu, narasi penanganan krisis iklim harus segera digeser. Kebijakan yang responsif gender mutlak diperlukan, bukan sekadar jargon, melainkan dalam bentuk aksi nyata penganggaran dan pelibatan perempuan secara bermakna dalam setiap fase mitigasi dan adaptasi. 

Negara harus hadir tidak hanya dengan infrastruktur beton, tetapi dengan jaring pengaman sosial yang mengakui kerentanan spesifik perempuan. 

Pada akhirnya, keadilan iklim mustahil tercapai tanpa adanya keadilan gender. 

Menyelamatkan bumi berarti juga harus membebaskan perempuan dari jerat beban ganda yang tidak manusiawi ini. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News