Opini: Lampu, Timbangan dan Tangga - Metafora Transparansi dan Akuntabilitas

Ada notifikasi otomatis yang memberi tahu status laporan. Transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Namun, praktiknya belum selalu mulus. Banyak website pemerintah yang tidak diperbarui, portal data yang kosong, atau aplikasi pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. 

Transparansi digital sering berhenti di tampilan, bukan substansi. Ibarat anak tangga yang licin, pemerintah memberi informasi, tanpa data pembuktian, atau membagi data, tapi tidak memberi konteks. 

Masyarakat mencoba naik, tapi terpeleset karena informasi tidak berguna. Akuntabilitas pun gagal terbentuk.

Pada tahun 2016, OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) merilis beberapa publikasi penting yang menyoroti transparansi, terutama dalam konteks pemerintahan terbuka (Open Government). 

OECD mencatat bahwa tantangan utama transparansi di Indonesia adalah kualitas data, kapasitas birokrasi, literasi masyarakat, serta keberlanjutan implementasi di tingkat daerah. 

Dengan kata lain, pemerintah punya alat, tapi belum punya komitmen untuk menjalankan semangat transparansi.

Transparansi di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan

Transparansi sering dipuja sebagai solusi atas krisis kepercayaan publik. Banyak peneliti menyebut transparansi sebagai syarat akuntabilitas demokratis, bahkan transparansi adalah senjata utama
melawan korupsi.

Indonesia sebenarnya sudah punya landasan hukum yang cukup kuat. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta inisiatif Open Government Indonesia. 

Namun, komitmen pemerintah masih terlihat rendah. Banyak pejabat melihat transparansi sebagai beban administratif, bukan sebagai strategi membangun kepercayaan. 

Portal data publik sering tidak diperbarui, laporan keuangan sulit diakses, dan sistem pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan serius.

Dalam praktik sehari-hari, transparansi dengan memanfaatkan teknologi digital masih menghadapi tantangan seperti:

• Internet terbatas. Di banyak daerah, akses internet masih lemah. Transparansi digital jadi timpang: hanya dinikmati warga kota, sementara di desa masih tertinggal.
• Data yang sulit dipahami. Misalnya, laporan anggaran pemerintah ditampilkan dalam table panjang dengan istilah teknis. Masyarakat awam bingung. Transparansi bukan sekadar membuka data, tapi juga membuatnya bisa dipahami.
• Budaya birokrasi tertutup. Transparansi bisa menimbulkan kritik, akibatnya, keterbukaan ditunda, laporan disembunyikan, atau informasi hanya diberikan kalau diminta. Padahal, transparansi sejati adalah keterbukaan proaktif.
• Literasi digital rendah. Tidak semua warga tahu cara membaca data atau menggunakan aplikasi pengaduan. Workshop literasi data masih jarang. Tanpa literasi, transparansi hanya jadi formalitas.

Harapan: Dari Teater ke Realitas

Meski banyak tantangan, optimisme harus tetap dibangun. Transparansi di Indonesia bisa bergerak dari teater ke realitas. Caranya sederhana tapi membutuhkan komitmen:

1. Buka data yang relevan, jangan hanya laporan seremonial.
2. Perbarui data secara rutin. Transparansi bukan sekali tampil, tapi proses berkelanjutan.
3. Menyederhanakan informasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
4. Menindaklanjuti pengaduan hingga tuntas, jangan biarkan laporan masyarakat berhenti pada status “sedang diproses.”
5. Literasi digital harus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat agar transparansi yang dibangun bisa dimanfaatkan.

Bayangkan jika setiap pemerintah daerah punya dashboard audit yang bisa diakses publik, portal data yang diperbarui rutin, dan sistem pengaduan yang ditindaklanjuti dengan notifikasi otomatis.

Bayangkan jika masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan data dan informasi yang disajikan dengan mudah, atau mahasiswa dilibatkan dalam magang untuk menganalisis laporan audit.