Opini: Kemiskinan dan Eksotisme Pulau Sumba

Oleh: Handrianus Dabi Dede
Peneliti Suryakanta Institute

POS-KUPANG.COM - Tingginya persentase kemiskinan di Pulau Sumba berbanding terbalik dengan citra Sumba sebagai pulau kaya budaya dan wisata. 

Dalam skala persentase kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, keempat kabupaten di Pulau Sumba menempati lima teratas. 

Kabupaten Sumba Tengah menempati urutan pertama (29,23 persen), disusul Kabupaten Sabu Raijua (27,18 persen), Kabupaten Sumba Barat (26,47 persen), Kabupaten Sumba Barat Daya (25,66 persen), dan Kabupaten Sumba Timur (25,64 persen) (BPS, 2025). 

Baca juga: Opini: Upah Minimum Provinsi Sekadar Indah di Atas Kertas

Persentase kemiskinan di atas diukur secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, sehingga wilayah berpenduduk kecil akan lebih sensitif terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. 

Kabupaten Sumba Tengah, misalnya, menempati posisi teratas, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah yang terkecil ketiga, yakni 22,81 ribu. 

Yang tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah 116,74 ribu, disusul Sumba Barat Daya 97,68 ribu, dan di urutan lima Kabupaten Sumba Timur 70,35 ribu (BPS, 2025). 

Potret di atas mengindikasikan konsentrasi kemiskinan yang tinggi di Pulau Sumba. 

Selain disebabkan oleh himpitan ekonomi yang menggejala di seluruh tanah air, ada akar masalah yang lebih struktural dan kultural. 

Eksotisme Sumba dalam Bayang-bayang Kemiskinan

Keindahan Pulau Sumba disematkan pada keunikan alam dan hamparan sabana yang eksotis, serta kekayaan budaya yang merefleksikan nilai-nilai luhur masyarakat. 

Atribut budaya seperti kekhasan tenun ikat yang bercorak simbol-simbol tradisi kepercayaan leluhur menyimbolkan hubungan antara manusia, alam, leluhur dan sang pencipta. 

Meskipun demikian, kemewahan ini secara perlahan telah menjadi arogansi simbolik yang menimbulkan problem kemanusiaan yang lebih mendasar. 

Secara simbolik, budaya dijadikan alat justifikasi, sejauh itu telah diwariskan dan atau dikatakan oleh otoritas budaya. 

Namun, apa rasionalitas dan nilai luhur dari praktik kawin tangkap yang justru lebih memamerkan arogansi kelam patriarki? 

Apakah pemakaman mewah cukup sepadan ketika pendidikan dan kesehatan masih menjadi kemewahan yang hanya dinikmati segelintir masyarakat Sumba?