Opini: Tunjangan di Tanah Kering, Etika Anggaran, Kapabilitas dan Subsidiaritas yang Ditinggalkan

Inilah kontras yang tak bisa ditutupi dengan retorika pembangunan. Pertanyaan reflektifnya sederhana namun tajam yang patut diajukan kemudian:

1. Apakah tunjangan DPRD benar memperluas kapabilitas rakyat atau hanya memperlebar jurang sosial?
2. Apakah subsidiaritas sungguh dijalankan, atau hanya jargon yang dipajang di atas kertas?
3. Apakah pantas menyebut diri “wakil rakyat” bila rakyat bertahan hidup dengan setengah juta rupiah, sementara wakilnya menerima Rp. 23 juta hanya untuk rumah?

Etika anggaran adalah cermin moral. 

Di tanah yang kering, ia seharusnya menjadi hujan pertama yang menyuburkan kehidupan. Tetapi jika ia hanya memperbesar kolam renang rumah dinas, rakyat akan terus menimba air dari sumur kosong. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News