Opini: Petani di Simpang Jalan, Agriculture atau Agribusiness? 

Hampir 90 persen penggunaan lahan pertanian di Indonesia bahkan
berada di bawah standar produktivitas berkelanjutan. 

Angka-angka ini menegaskan: petani yang seharusnya mengendalikan ladang makin kehilangan kendali. Mereka bekerja keras, tetapi pihak lain yang menikmati hasil.

Sawah dan ladang di bawah perintah pasar

Dulu, kehidupan petani mengikuti irama musim: doa menanam, syukur panen, dan solidaritas antarwarga. Pertanian menyatu dengan budaya, dengan ritme alam dan nilai gotong royong. 

Kini, sawah dan ladang tak lagi mengikuti irama alam, melainkan diperintah oleh pasar global. 

Padi, jagung, kopi, hingga rumput laut tidak lagi dihargai karena makna budaya atau kesuburan tanah, melainkan karena grafik harga internasional. 

Benih dan pupuk dikuasai korporasi, distribusi diatur rantai pasok global.

Petani kehilangan kedaulatan atas pangan yang mereka hasilkan. Ladang yang mereka rawat dengan keringat, kini tunduk pada logika pasar yang dingin. 

Marx dalam Das Kapital, Buku I (1867) menguraikannya dalam pernyataan berikut: “Kekayaan masyarakat tempat produksi kapitalis berkuasa, muncul sebagai kumpulan besar komoditas.” 

Hari ini, hasil panen dinilai bukan karena kegunaannya bagi komunitas,
melainkan karena nilai tukarnya di pasar. Padahal, di masa lalu, ia dilihat sebagai sumber kehidupan.

Negara, modal, dan politik pangan

Kebijakan negara kerap lebih berpihak pada agribusiness dengan alasan modernisasi.

Subsidi dan fasilitas produksi lebih banyak dinikmati perusahaan besar ketimbang petani kecil. 

Kebijakan impor-ekspor pun cenderung menguntungkan pemain besar dan menekan produsen lokal. 

Persis seperti analisis Marx, negara sering kali bertindak sebagai instrumen kelas dominan.