Opini - Mengurai Krisis BBM di Sabu Raijua: Saatnya Solusi Konkret dan Berkelanjutan

2.    Distribusi tidak merata

SPBU hanya ada di titik tertentu. Wilayah seperti Hawu Mehara, Sabu Timur, dan Raijua masih kekurangan akses langsung. Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk membeli BBM.

3.    Panic buying dan spekulasi harga

Ketidakpastian stok mendorong masyarakat membeli BBM dalam jumlah besar. Situasi ini dimanfaatkan pedagang untuk menjual kembali dengan harga tinggi.

4.    Praktik perdagangan ilegal dan penimbunan

Maraknya BBM disimpan di rumah-rumah tanpa standar keamanan menimbulkan risiko kebakaran. Lebih jauh, praktik ini menciptakan pasar gelap yang merugikan masyarakat kecil.

5.    Kebijakan pembatasan yang tidak sinkron dengan kondisi lapangan

Peraturan mengenai pembelian BBM bersubsidi seringkali tidak mempertimbangkan realitas nelayan dan petani. Proses mendapatkan rekomendasi masih lambat, sementara kebutuhan energi bersifat mendesak.

Dari Krisis ke Reformasi Distribusi

Untuk keluar dari lingkaran masalah ini, diperlukan solusi yang integratif, berkelanjutan, dan berbasis data riil. Ada beberapa pendekatan strategis yang dapat dipertimbangkan:

1. Digitalisasi Kuota BBM Subsidi

Distribusi BBM subsidi harus berbasis data dan transparan. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan sistem kartu berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau QR code bagi nelayan dan petani. Dengan demikian, mereka memperoleh BBM sesuai kuota yang ditetapkan tanpa harus berdebat di lapangan.

Selain menutup celah penyalahgunaan, sistem ini juga memberi basis data akurat bagi pemerintah daerah untuk melakukan advokasi ke BPH Migas mengenai tambahan kuota yang sesuai kebutuhan riil.

2. Pemberdayaan BUMDes sebagai Agen BBM

Salah satu solusi konkret adalah menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen resmi BBM non-subsidi maupun minyak tanah. Dengan pola ini, distribusi bisa lebih dekat ke masyarakat desa, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi desa.