Opini - Mengurai Krisis BBM di Sabu Raijua: Saatnya Solusi Konkret dan Berkelanjutan

Sabu Raijua saat ini masih sangat minim infrastruktur energi. Baru terdapat dua SPBU resmi, yaitu SPBU utama di Menia (ibu kota kabupaten) dan satu lagi di Desa Eilogo, Kecamatan Sabu Liae, yang memiliki kapasitas tanki total 90 ton (masing-masing 30 ton untuk Pertalite, Pertamax, dan Solar) Warisan Budaya Nusantara.com.

Kehadiran SPBU di Sabu Liae juga menjadi bagian dari program BBM Satu Harga untuk memperluas akses adil ke energi Warisan Budaya Nusantara.com.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keadilan energi, Pertamina Patra Niaga telah meresmikan tiga titik penyalur BBM Satu Harga di NTT pada Oktober 2024, salah satunya berada di Kecamatan Sabu Timur, Sabu Raijua Victory News - Jujur dan CerdasANTARA News Kupang.

Hingga akhir 2024, total 69 SPBU BBM Satu Harga telah hadir di Provinsi NTT Victory News - Jujur dan CerdasANTARA News Kupang. Meskipun demikian, jumlah ini belum merata benar-benar menyentuh seluruh kecamatan di Sabu Raijua.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sabu Raijua, Septenius Bule Logo, memberikan apresiasi terhadap kehadiran SPBU baru yang mendukung program BBM Satu Harga.

Ia menegaskan: “Saya berterima kasih kepada PT Piet Putra Mandiri yang telah memudahkan akses BBM di daerah kami.” SERGAPWarisan Budaya Nusantara.com. Ucapan ini mencerminkan bahwa infrastruktur energi memang menjadi salah satu kunci utama bagi stabilitas ekonomi lokal.

Rapat Gabungan DPRD: Sebuah Titik Awal

Rapat gabungan DPRD pada awal September 2025 merupakan langkah penting. Dipimpin oleh Ketua DPRD, Rae Edin Saputra Manoe Lado, rapat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah daerah, dinas teknis, pengelola SPBU, aparat keamanan, hingga perwakilan masyarakat.

Dari rapat ini lahir tujuh poin rekomendasi: peningkatan kuota dan distribusi, penyesuaian jam operasional SPBU, perluasan penjualan Pertamax di luar SPBU, percepatan pembangunan SPBU baru, peningkatan pengawasan, pelayanan Pertamax dan Pertalite secara bersamaan, serta peninjauan kembali aturan harga minyak tanah.

Jika dilihat sekilas, rekomendasi tersebut terkesan lengkap dan menyentuh berbagai aspek. Tetapi, permasalahan mendasar justru terletak pada implementasi.

Tanpa tata kelola distribusi yang transparan, tanpa pengawasan ketat, dan tanpa keberanian mengubah pola lama, maka rekomendasi ini berisiko hanya menjadi daftar janji yang tidak membumi.

Mengurai Akar Masalah

Untuk memahami krisis BBM di Sabu Raijua, kita perlu mengurai beberapa akar masalah utama:

1.    Kuota BBM tidak sesuai kebutuhan riil

Kuota BBM dari Pertamina dan BPH Migas masih ditentukan berdasarkan estimasi, bukan data valid jumlah nelayan, luas lahan pertanian, maupun jumlah kendaraan bermotor.