Opini: 28-29 Agustus 2025

Membuang tali pusar republik

Dengan segala kelakuan dan ketidakadilan yang dibuat, para pejabat sedang membuang tali pusar republik sendiri tanpa mereka sadari. Narasi 17 Agustus adalah narasi republik di titik nol. 

Semua orang entah dari apa pun latar belakangnya dianggap sama sebagai warga republik yang egaliter. Itu janji kemerdekaan. 

Seberapa pun absurdnya janji kemerdekaan, janji itu adalah komitmen pendirian republik. Jika seluruh tatanan itu dibalik pada saat bulan sakral, maka tidak heran warga negara berdemonstrasi tanpa henti. 

Kejadian-kejadian yang berurutan ini sesungguhnya sedang menghilangkan struktur dasar republik. Pikiran penyanggah republik tiba-tiba dibiarkan kosong. 

Nada dasar yang diambil Presiden Prabowo tidak mampu dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Ditambah dengan anggota DPR yang sama sekali tidak peka terhadap kenyataan sosial, dan malah semakin jumawa membuat perburukan situasi menjadi lengkap. 

Para anggota DPR meskipun pandai berbicara tidak mengerti tentang elemen dasar republik (res publica). 

Kondisi ini secara tidak sengaja menempatkan semua pejabat yang terlanjur terlepas dari kenyataan sosial sehari-hari sebagai alien yang tidak dikenal. 

Di bulan Agustus yang sama, para anggota keluarga, teman dekat dan kenalan yang tiba-tiba diberikan penghargaan oleh Presiden Prabowo. 

Cukup mengherankan kesalahan mendasar yang seharusnya bisa dihindari malah menjadi blunder yang tidak perlu. 

Seolah tidak cukup paham, bahwa awal keputusan Prabowo mengangkat anak tak cukup pengalaman dijadikan wapres itu sendiri masih dianggap aib, karena ia diangkat hanya karena bapaknya pendukung kunci. 

Padahal dengan mengambil pasangan ini dengan sendirinya menegaskan perbedaan mendasar republik yang seharusnya berdasarkan ‘nalar egalitarian’, diganti dengan ‘nalar dinasti’. 

Kondisi dan nalar dinasti menjadi pemandangan umum di partai-partai politik, DPR, DPRD dan pemerintahan di pusat hingga daerah saat ini; maupun di tubuh TNI maupun Polri. 

Pembedaan antara ‘ruang keluarga’ dan ‘ruang republik’ sudah tidak mampu dilakukan.  Prinsip-prinsip dasar republik ini diabaikan seluruhnya. 

Sebab korupsi dalam republik bukan hanya soal keuangan, tetapi soal penyalahgunaan kewenangan. Presiden tidak boleh keliru menentukan haluan republik.