Opini: Integritas Harga Mati

Oleh: Herman Musakabe
Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 1993-1998

“Carilah tiga hal pada seseorang : kecerdasan, semangat dan integritas. Kalau dia tidak punya yang terakhir, maka dua lainnya tidak berarti” (Warren Buffet}

POS-KUPANG.COM - Belum lama ini (22/8/2025) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Immanuel Ebenezer Gerungan atau biasa dipanggil Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja Kabinet Merah Putih, yang baru menjabat sekitar 10 bulan sejak dilantik. 

Noel ditangkap karena diduga ikut melakukan pemerasan terhadap perusahaan terkait Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Ia ditangkap bersama sejumlah pegawai di Kemenakker yang diduga sebagai sindikat pemerasan.  

Sebagai Wamen, mestinya Noel mengawasi dan mencegah bila ada penyimpangan di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Baca juga: Kejagung OTT Tiga Hakim yang Putuskan Vonis Bebas Ronald Tannur

Tetapi yang terjadi ia mengetahui, membiarkan dan malah meminta bagian dari hasil pemerasan tersebut. 

Kasus ini sangat ironis karena terjadi pada saat Presiden Prabowo bertekad melakukan pemberantasan korupsi dalam pidatonya pada berbagai kesempatan. 

Karier politik Noel terbilang cepat, penuh liku-liku  dan fantastis. Dari pengemudi Ojek online (2016) dia melompat secara cerdik dan naik kelas menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) pada Pilpres 2019. 

Kemudian dia diangkat menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra pada 2021 meskipun hanya bertahan setahun. 

Setelah itu menjadi ketua relawan pendukung Ganjar Pranowo lewat GP Mania lalu banting stir menjadi pendukung Prabowo pada 2023. 

Setelah kemenangan Prabowo -Gibran pada 2024, Noelpun diangkat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 

Semasa menjadi Wamen, Noel sempat menarik perhatian publik dengan gebrakan turun ke perusahaan-perusahaan membela nasib pekerja, antara lain menarik ijazah pekerja yang ditahan perusahaan. 

Tiba-tiba saja, seperti petir di siang hari bolong, terjadilah OTT oleh KPK dan Noelpun harus menyandang status tersangka, memakai jaket oranye dengan tangan diborgol. Sejumlah uang, mobil dan motor mewah disita sebagai barang bukti. 

Ekspresi wajahnya tidak menentu, antara kecewa, sedih dan marah. Apa boleh buat, penyesalan biasanya datang terlambat.        

Kasus OTT terhadap Noel yang sekarang bertatus tersangka dan dicopot dari jabatan Wamennaker itu mengingatkan kita akan pentingnya faktor integritas, seperti yang dikatakan Warren Buffet di atas. 

Siapa Warren Buffet?  Dia adalah seorang investor, pengusaha dan filantropis Amerika Serikat yang terkenal di dunia. Ia adalah ketua dan CEO Berkshire Hathaway, sebuah perusahaan induk konglomerat. 

Buffet dikenal karena kesuksesannya dalam investasi, gaya hidup yang sederhana dan filosofi investasi nilai (value investing). 

Dia juga seorang dermawan dan telah berkomitmen untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal melalui Yayasan Gates. 

Buffet bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya arti karena nilai-nilai kehidupan dan bisnis yang dia bagikan.  

Apa dan Mengapa Harus Integritas

Integritas adalah konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan. Ia bukan sekadar tidak berbohong atau tidak mencuri tetapi tentang kejujuran pada diri sendiri dan kesetiaan pada nilai-nilai moral. 

Seseorang yang cerdas tetapi tanpa integritas bisa mempermainkan sistem atau aturan demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. 

Seseorang dengan semangat menggebu-gebu tetapi tanpa integritas bisa menjadi pemimpin yang menyesatkan atau membawa pengikutnya pada jurang kehancuran. 

Maka sangat benar apa dikatakan Buffet, dua kualitas lain yakni kecerdasan dan semangat akan kehilangan nilainya bila tidak ditopang integritas. 

Mengapa integritas itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertemanan,  pekerjaan dan buat seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya? 

Pertama, karena integritas itu adalah pondasi untuk membangun kepercayaan, reputasi yang baik, dan kesuksesan jangka panjang. 

Ketika seorang anak berpamitan pada orang tuanya untuk mulai bekerja maka orang tua biasanya memberi nasehat untuk bekerja dengan baik, jujur dan dipercaya agar nantinya meraih sukses. 

Ada pepatah lama : sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. 
Mendapat kepercayaan itu tidak mudah dan dibangun dengan susah payah. Sebaliknya kepercayaan itu mudah hilang kalau sekali saja orang berbuat tidak jujur. 

Dalam pertemanan dan bisnis faktor integritas pribadi menentukan kelanggengan hubungan baik antara sesama teman dan mitra bisnis.

Seorang pemimpin harus memiliki sifat utama kejujuran sebagai pilar integritas untuk dapat berhasil dalam menjalankan amanat kepemimpinannya. 

Sebelum menjalankan tugasnya pemimpin diambil sumpahnya menurut agama masing-masing. 

Bahwa ia akan setia pada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. 

Bahkan sebelum menjalankan tugasnya pemimpin menanda tangani pakta integritas sebagai ikrar bahwa ia akan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. 

Namun dalam kenyataannya apa yang diucapkan dan diikrarkan itu tidak selalu sejalan dengan perbuatannya karena sebagian pemimpin terlibat tindak pidana korupsi. 

Para pemimpin yang cerdas dan bersemangat pada akhirnya akan ditentukan kualitasnya oleh integritas yang dimiliki. Apakah ia kelak akan dikenang sebagai pahlawan atau krimilnal.  

Kedua,  bangsa Indonesia telah memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaannya yang ke -80 pada 17 Agustus 2025, usia yang tidak muda lagi. 

Harusnya pada usia itu Indonesia sudah makmur dan rakyatnya sejahtera karena memiliki sumber daya alam melimpah. 

Namun, kenyataannya masih jauh dari cita-cita kemerdekaan, terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. 

Ketimpangan sosial ekonomi masih sangat besar, kemiskinan, lapangan kerja kurang, pengangguran, pendidikan mahal dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. 

Menurut catatan BPS Pendapatan Per kapita Indonesia tahun 2024 mencapai Rp. 78,62 juta atau sekitar 4.960,33 USD. 

Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lain yaitu Singapura 93,960 USD, Brunei Darussalam 37,010 USD, Malaysia 14,420 USD, Thailand 7,750 USD, posisi Indonesia masih jauh di bawah. Indonesia hanya berada di atas Vietnam 4,700 USD dan Filipina 4,440 USD. 

Bahkan Vietnam dengan kebijakan pro-bisnis memiliki daya tarik investor asing dan kinerja ekonomi yang lebih baik bisa melesat PDB per Kapitanya dan kemungkinan akan melampaui Indonesia. 

Korea Selatan yang merdeka pada 15 Agustus 1945 dan pemerintahannya berdiri pada 15 Agustus 1948, PDB Per Kapitanya tahun 2024 sudah mencapai 36.113 USD atau 7,3 kali PDB Per Kapita Indonesia. Padahal sumber daya alam yang dimiliki Indonesia lebih besar. 

Salah satu faktor penyebab Indonesia belum makmur dan sejahtera  adalah masalah korupsi dan pudarnya integritas para pejabat penyelenggara negara dan elit politik. 

Korupsi, birokrasi yang berbelit-belit, suap dan pungli  menurunkan kepercayaan calon investor asing yang akan masuk ke Indonesia. 

Korupsi terjadi dari waktu ke waktu, dari pemerintahan yang satu ke yang lain, bahkan semakin lama semakin masif atau berjamaah. 

Nilai materi atau uang yang dikorupsi semakin besar dan para pelaku tidak merasa malu atau jera karena hukumannya ringan. 

Pelakunya meliputi pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meskipun korupsi termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tetapi pelakunya tidak menunjukkan rasa penyesalan dan masih bisa mengacungkan jempol. 

Semua berawal dari hilangnya integritas pribadi ditambah faktor politik praktis yang transaksional serta dinasti politik yang dipaksakan. 

Para pemilihpun masih mendahulukan faktor transaksional ketimbang inetgritas calon. 

Ketiga, rekrutmen para pemimpin lebih mengutamakan faktor popularitas, kemampuan finansial dan kurang memperhatikan faktor integritas berdasarkan rekam jejak. 

Padahal integritas adalah faktor yang sangat penting bagi seorang pemimpin.  Tanpa integritas maka pemimpin akan kehilangan “Roh” nya dan ia akan gagal atau menjadi kriminal. 

Integritas pribadi pemimpin, integritas pejabat negara, dan integritas pelaku usaha secara akumulatif akan menentukan maju atau mundurnya suatu pemerintahan atau negara. 

Apakah Indonesia akan berhasil menjadi  negara maju dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sesuai Visi Indonesia Emas tahun 2045 ? 

Indonesia saat ini berada pada kondisi “perangkap pendapatan menengah” (middle income trap) yaitu kondisi ketika negara berhasil menjadi negara berpendapatan menengah, tetapi gagal untuk terus majiu ke status negara berpendapatan tinggi karena pertumbuhan ekonominya melambat dan cenderung stagnan. 

Hal ini terjadi ketika negara tidak dapat bersaing dengan negara berbiaya tenaga kerja rendah dalam produksi berbasis manufaktur, sekaligus tidak mampu bersaing dengan negara maju dalam hal inovasi dan teknologi tinggi. 

Faktor penyebabnya adalah masalah korupsi, pungli dan birokrasi yang berbelit-belit yang menghambat masuknya investor asing. 

Selain itu perusahaan yang mendapat beban biaya pungli akan membebankan biaya tersebut pada upah buruh. 

Contohnya dalam kasus bekas Wamennaker Noel, biaya sertifikat K3 yang semula hanya  275 ribu rupiah dinaikkan menjadi 6 juta rupiah dan itu sudah berlangsung sejak 2019. 

Dana yang telah dinikmati para koruptor mencapai ratusan milyar rupiah. Seperti lingkaran setan yang tak berujung dan semua terjadi karena pejabat yang tidak punya integritas.   

Momentum Untuk Bersih-bersih  

Pemerintahan Prabowo harus menarik pelajaran dari kasus bekas Wamen Noel untuk mengevaluasi dan introspeksi secara komprehensif terhadap anggota kabinetnya. 

Kemungkinan kasus ini seperti fenomena gunung es yang hanya tampak puncaknya dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa di dalam kementerian dan lembaga negara. 

Pertama, kasus tertangkapnya Noel ini menjadi momentum yang baik bagi Presiden Prabowo untuk melakukan bersih-bersih terhadap para penyelenggara negara yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu. 

Mengubah mindset para pemimpin bahwa menjadi pemimpin itu tugasnya melayani rakyat bukan mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri.  

Kedua, menerapkan hukuman yang berat pada koruptor dan menyita hasil korupsi untuk menimbulkan efek jera. 

Sejarah mencatat Pengadilan RI pernah menjatuhkan hukuman mati kepada Jusuf Muda Dalam ( JMD) yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral pada 1963 - 1966 di Kabinet Kerja IV serta kabinet Dwikora di bawah Presiden Soekarno (1945-1966). 

JMD pada 1966 terlibat skandal besar menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri dan orang lain. Kasus JMD dibawa ke pengadilan dan Sidang dipimpin Ketua Majelis  Hakim Made Labde dengan dua hakim anggota. 

Setelah sidang berhari-hari, pada 8 Agustus 1966 ia dijatuhi hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi skala besar yang merugikan negara mencapai miliaran rupiah. 

Vonis hakim itu juga disertai penyitaan semua harta benda berupa 4 mobil mewah, 6 rumah, tanah dan bangunan lain. 

Kalau dulu tahun 1960-an pemerintah bisa menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor maka sangat ironis sekarang hukuman untuk koruptor menjadi ringan. 

Vonis hukuman yang berat dan penyitaan aset menjadi prasyarat untuk pemberantasan korupsi dan memulihkan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas bagi pejabat negara. 

Integritas harus merupakan harga mati bagi pejabat negara. Visi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin tercapai apabila para pejabat penyelenggara negara tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News