Jelang Nataru, DPRD NTT Kritik Kelangkaan BBM, Begini Penjelasan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus

"Semua pihak harus bergerak. Pemerintah, aparat, hingga Pertamina harus bersinergi. Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena kelangkaan energi," pungkasnya.

Baca juga: Kelangkaan BBM di Malaka, Harga Pertalite Eceran Naik hingga Rp 15 Ribu per Liter

Penjelasan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Terkait Informasi Kellangkaan BBM di NTT

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) buka suara terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar pada sejumlah SPBU di NTT. 

Pertamina Patra Niaga juga turut memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah Jatimbalinus berjalan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, menjelaskan, sebagai badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah untuk menjaga ketersediaan energi nasional, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kuota serta titik layanan penyalur yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Menanggapi informasi yang beredar pada Senin (17/11/2025) terkait kesulitan masyarakat dalam memperoleh BBM jenis Biosolar di sejumlah lembaga penyalur di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Ahad Rahedi memberikan penjelasan. 

Ia menerangkan bahwa Pulau Timor disuplai melalui dua Fuel Terminal, yakni Fuel Terminal Tenau dan Fuel Terminal Atapupu, dengan cakupan wilayah distribusi meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

“Secara umum, ketersediaan BBM jenis Biosolar di SPBU wilayah Pulau Timor berada dalam kondisi aman dan mencukupi," katanya, Senin (17/11/2025). 

Apabila terdapat lembaga penyalur yang mengalami kekosongan, kata dia, hal tersebut disebabkan oleh penyesuaian kuota karena lembaga tersebut telah menyalurkan BBM melebihi batas yang telah ditetapkan. 

"Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tetap tersedia dan dapat dinikmati masyarakat hingga akhir Desember 2025,” kata Ahad.

Ahad mengatakan, penyaluran BBM ke setiap SPBU dilakukan berdasarkan kuota resmi yang ditetapkan pemerintah. Saat ini Pertamina Patra Niaga tengah berkoordinasi dengan Pemerintah dan BPH Migas terkait penambahan kuota Biosolar. 

Hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi Biosolar di Pulau Timor tercatat mencapai 45 ribu KL atau sekitar 83 persen dari total kuota tahun 2025.

Menurut dia, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa stok BBM subsidi di wilayah Pulau Timor, khususnya Biosolar, berada pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

"Kami juga memperketat pengawasan agar penyaluran BBM lebih tepat sasaran kepada konsumen yang berhak serta meminimalkan potensi penyelewengan oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan langkah-langkah tersebut, kami berharap proses distribusi dapat berjalan lancar dan kondisi di lapangan segera kembali normal,” ujarnya. 

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan dan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.

Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kuota BBM khusus Biosolar yang ada di NTT. Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus lewat bagian humasnya tidak menjawab mengenai besaran kuota untuk NTT. (ray/fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS