Kasus Dini Lunga Nani Resmi Dilaporkan ke Polda NTT, Ini Tuntutan Keluarga

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kasus dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penganiayaan berat yang dialami Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) asal Sumba Timur, Dini Lunga Nani, resmi dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur ( Polda NTT ) pada Senin (17/11/2025). 

Laporan ini diajukan langsung oleh keluarga korban yang hadir bersama kuasa hukum dari YKBH Justitia serta didampingi jaringan SAKSIMINOR, PIAR NTT, PR NTT, IMoF NTT, LBH APIK NTT, Sabana Sumba dan tokoh agama.

Langkah pelaporan ini menjadi bagian dari upaya mencari keadilan atas rangkaian dugaan pelanggaran berat yang dialami Dini Lunga Nani sejak proses perekrutan hingga peristiwa penganiayaan di Malaysia.

Berikut Tuntutan Keluarga Dini Lunga Nani terhadap Kasus Penganiayaan yang dialaminya. 

Baca juga: 96 Pekerja Migran Indonesia Asal NTT Meninggal Dunia, Mayoritas Berstatus Ilegal

Untuk menjamin keadilan bagi Dini Lunga Nani dan mencegah kejadian serupa, jaringan advokasi menyampaikan tujuh tuntutan utama:

1. Penegakan hukum terhadap PT Bakti Unggul Sejahtera (PT BUS)
Mengusut tuntas penipuan, pemalsuan dokumen, manipulasi sistem, serta keterlibatan perekrut Yono dan pihak lainnya.

2. Investigasi menyeluruh oleh pemerintah
Melibatkan Kemnaker, BP2MI/BP3MI NTT, dan Dinas Nakertrans Sumba Timur untuk mengaudit seluruh dokumen penempatan Dini.

3. Penindakan atas penganiayaan di Malaysia
Menuntut KBRI memastikan majikan pelaku kekerasan diproses sesuai hukum Malaysia tanpa kompromi apa pun.

4. Penguatan sistem perlindungan PMI
Memperketat verifikasi dokumen, pengawasan rekrutmen, dan penyediaan jalur pelaporan aman bagi PMI di luar negeri.

5. Pembongkaran jaringan calo dan mafia PMI di NTT
Tracking menyeluruh terhadap jaringan calo di Sumba Timur dan wilayah lain, serta menindak PPTKIS atau agensi yang bekerja sama dengan mereka.

Baca juga: BP3MI Provinsi NTT Terima 13 Pekerja Migran Indonesia yang Dideportasi dari Malaysia

6. Investigasi agensi penempatan di Malaysia
Memeriksa agensi Kiarich SDN BHD dan Sky World SDN BHD serta dugaan pelanggaran kontrak dan penempatan ulang.

7. Sanksi untuk oknum aparat yang terlibat
Termasuk mereka yang diduga melakukan pembiaran atau manipulasi data penempatan.

Jaringan masyarakat sipil berharap laporan ke Polda NTT menjadi langkah awal dalam penegakan hukum yang transparan. Mereka menekankan bahwa negara harus hadir memberi perlindungan penuh kepada setiap PMI sejak proses awal rekrutmen hingga kembali ke tanah air.

“Kasus Dini Lunga Nani harus menjadi momentum pembersihan praktik mafia dan penipuan dalam penempatan PMI,” tegas perwakilan SAKSIMINOR dalam pernyataannya