Expo REIang Gembira Tak Capai Target, REI NTT Soroti Minimnya Kebijakan Pro Rakyat dari Pemda

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pameran perumahan terbesar dan terlama yang pernah digelar Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Expo REIang Gembira, telah resmi ditutup pada Minggu 16 November 2025 dengan capaian transaksi jauh di bawah target. 

Dari target Rp 30 miliar, expo yang berlangsung selama 17 hari itu hanya membukukan transaksi sekitar Rp 23,88 miliar.

Selain melemahnya minat beli, REI NTT menyoroti satu persoalan utama yang diyakini menjadi penghambat masyarakat untuk mendapatkan rumah di pameran tersebut adalah  tidak adanya kebijakan pro rakyat dari pemerintah daerah terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) sebuah regulasi yang telah diterapkan di banyak provinsi lain, namun belum berjalan di NTT.

Ketua REI NTT, Chandra Santosa, dengan tegas menyatakan bahwa kendala terbesar masyarakat untuk memiliki rumah justru datang dari biaya BPHTB yang masih diberlakukan penuh oleh Pemprov, Pemkot Kupang, dan sejumlah Pemkab.

Baca juga: Kolaborasi Telkomsel Dengan DPD REI NTT, Percepat Akses Pembangunan Indihome di Kota Kupang

“Komponen terberat untuk miliki rumah itu biaya BPHTB. Provinsi lain saja sangat pro rakyat dengan membebaskan biaya itu. Kenapa provinsi kita tidak fokus mendukung masyarakatnya bebas dari kemiskinan dengan kemudahan perolehan rumah layak?” ujar Chandra, Minggu (16/11). 

Ia menilai, pembebasan BPHTB bukan hanya soal keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi langsung terhubung dengan program nasional Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu pembangunan 3 juta rumah sebagai indikator peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan.

“Pemerintah harusnya mendukung REI, bergandeng tangan agar ekonomi daerah berkembang dan masyarakat punya kesempatan lebih besar untuk memiliki hunian layak,” ujarnya.

Ketua Panitia Expo, Maya, menegaskan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga peran pemerintah sangat menentukan.

“Setiap hari orang pasti selalu butuh rumah. Tapi itu, pemerintah juga harus mendukung dengan BPHTB gratis,” ujar Maya.

Ia mengungkapkan, dari target Rp 30 miliar, penjualan tahun ini justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Tercatat hanya 126 unit rumah subsidi senilai Rp 23 miliar dan 2 unit rumah komersial senilai Rp 880 juta yang berhasil terjual.

Baca juga: MUSDA IX DPD REI NTT 2025 Sinergi Propertinomic Sukseskan Program Tiga Juta Rumah

Expo tahun ini diikuti 13 developer dengan penawaran lokasi perumahan yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Soe, Kefamenanu, Atambua, Sumba, hingga Flores.
 Antusiasme masyarakat cukup tinggi, namun hambatan biaya tambahan dinilai menjadi alasan utama transaksi tidak maksimal.

Berbeda dengan provinsi lain yang telah menghapus BPHTB untuk MBR demi mendorong percepatan kepemilikan rumah, REI NTT menilai bahwa ketidaktegasan Pemda di NTT justru membuat masyarakat semakin sulit keluar dari rantai kemiskinan perumahan.

Upaya REI NTT untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat sudah maksimal, namun tanpa dukungan kebijakan, target akan terus sulit tercapai.

Pameran boleh berakhir, tetapi desakan terhadap Pemprov, Pemkot, dan Pemkab agar segera mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB tampaknya baru saja dimulai. (Iar) 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS