Kelangkaan Solar

Komisi IV DPRD NTT Minta Gubernur Ultimatum Pertamina soal Kelangkaan BBM

Minyak merupakan kebutuhan vital yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di seluruh wilayah NTT

|
Penulis: Ray Rebon | Editor: Ryan Nong
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
AN KOLIN - Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Ana Waha Kolin meminta Gubernur Melki Laka Lena mengultimatum Pertamina. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena bersikap tegas terhadap PT Pertamina terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di wilayah NTT.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin menegaskan bahwa pemerintah provinsi perlu memberikan ultimatum kepada Pertamina agar tidak menganggap persoalan kelangkaan BBM sebagai hal biasa.

"Pihak pemprov harus memberikan ultimatum kepada PT Pertamina soal kelangkaan BBM ini. Mereka tidak boleh menganggap situasi seperti ini sebagai sesuatu yang biasa. Itu tidak boleh," ujar Ana, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, minyak merupakan kebutuhan vital yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di seluruh wilayah NTT.

Baca juga: Anggota DPR RI Benny K Harman Ungkap Kelangkaan BBM karena Monopoli dan Mafia

Karena itu, ia meminta Pertamina tidak lagi menggunakan alasan klasik seperti kapal rusak atau alasan lain setiap kali terjadi kelangkaan.

"Mereka harus proporsional, aktif, dan memiliki alternatif agar hal seperti ini tidak terulang," tegasnya.

Ana mengungkapkan bahwa Komisi IV DPRD NTT sebenarnya telah menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina pekan lalu. Namun, pihak Pertamina tidak hadir dengan alasan kesibukan.

"Kami tidak bisa menjadwalkan ulang lagi, karena mulai hari ini kami punya banyak agenda penting yang tidak bisa diganggu," katanya.

Ia menyesalkan ketidakhadiran Pertamina dalam RDP tersebut, mengingat pertemuan itu penting untuk memperoleh penjelasan resmi terkait penyebab kelangkaan BBM yang dikeluhkan masyarakat.

Selain mendesak Pertamina, Ana juga meminta pemerintah provinsi bersikap lebih tegas dan responsif terkait persoalan BBM, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Menjelang Natal dan Tahun Baru harus ada persiapan awal. Jangan sampai warga NTT mengalami kesulitan menjelang hari raya besar ini," ujarnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved