Sarah Mboeik Minta Warga Awasi Kemungkinan Bargaining Kasus Prada Lucki Namo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Direktur PIAR NTT sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Sarah Lery Mboeik, menilai kasus kematian Prada Lucky yang diduga terjadi akibat kekerasan seniornya di Yonif TP 834/WM Aeramo, Kabupaten Nagekeo bukanlah persoalan oknum semata, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan reformasi mendasar.

“Kalau disebut oknum, artinya tidak terjadi di banyak tempat. Tapi kenyataannya, kasus serupa berulang di berbagai daerah. Ini menunjukkan ada masalah sistemik,” ujar Sarah Lery Mboeik, Rabu (14/8). 

Sarah Lery Mboeik mengungkapkan, sepanjang empat tahun terakhir, kasus kekerasan di lingkungan militer menjadi sorotan publik, bahkan di tahun ini ada dua kasus serupa.

Baca juga: LPSK Bakal Temui Keluarga Prada Lucky Namo di Kupang, Sudah Bertemu Dua Saksi 

Sarah Lery Mboeik juga menilai, proses adaptasi di lingkungan militer kerap dilakukan dengan pola kekerasan yang bahkan sampai memakan korban jiwa.

Karena itu Sarah Lery Mboeik menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses hukum kasus ini di Denpom IX/1-1 Ende dan Denpom Kupang.

Sarah Lery Mboeik juga berharap agar saat perkara ini disidangkan,  maka pengadilan militer seharusnya membuka sidang untuk publik.

“Kalau kasus seksual tertentu memang bisa ditutup, tapi ini penyiksaan yang menyebabkan kematian, kenapa harus tertutup? Publik punya hak untuk mengawasi agar tidak ada lobi atau bargaining yang mengurangi keadilan,” ungkap Sarah Lery Mboeik.

Sarah Lery Mboeik juga mengkritik lambannya penentuan motif dan modus serta minimnya perlindungan bagi korban lainnya yang diduga masih ada.

Sarah Lery Mboeik berharap korban yang masih hidup bisa dilindungi. Selain itu, Sarah Lery Mboeik juga berharap agar penyidik Denpom bisa melakukan otopsi terhadap jenasah Prada Lucky Namo, agar penyebab kematiannya bisa terungkap.

Sarah Lery Mboeik meminta agar masyarakat tidak terlena dengan janji yang disampaikan oleh petinggi TNI termasuk Pangdam IX/Udayana terkait dengan komitmen proses hukum kasus kematian Prada Lucky itu secara transparan, objektif dan adil. 

Agar bisa dipercaya masyarakat, Sarah Lery Mboeik berharap agar Pangdam IX/Undana serta petinggi TNI lainnya termasuk Denpom yang menyidik perkara ini, bisa mewujudkan komitmen Pangdam itu, melalui proses hukum yang transparan dan penerapan pasal hingga penjatuhan hukum yang tepat dan maksimal kepada para pelakunya.

Baca juga: LIPSUS: Ibunda Prada Lucky Berlutut Depan Pangdam IX Udayana Piek Budyakto

Karena itu Sarah Lery Mboeik mengingatkan agar masyarakat bisa terus mengawasi proses hukum kasus kematian Prada Lucky Namo sehingga bisa meminimalisir kemungkinan adanya bargaining.

“Saya harap masyarakat sipil atau public jangan terlena dengan janji janji, pangdam maupun janji senior atau atasan. Kadang kasus ini bisa menjadi bargaining, ada banyak bergaining yang bisa dilakukan. Bisa saja ada kelemahan A,B,C dipakai, Lu (kamu) mau ga beta (saya) kasih lu A, beta kasih lu C. Makanya masyarakat harus meengawasi proses hukum ini, harus terbuka. Odmil buka ini untuk publik,” tegas Sarah Lery Mboeik.

Kepada keluarga Prada Lucki Namo, Sarah Lery Mboeik berpesan agar mereka tetap konsisten untuk memperjuangkan keadilan meski masih dalam kondisi berduka.

“Membuka kebenaran bukan berarti membenci institusi. Justru kita ingin memperbaikinya agar tidak ada korban berikutnya,” tegas Sarah Lery Mboeik.