Anggota DPRD NTT Inche Sayuna Ingatkan Badan Nasional Gizi Terkait Gizi MBG

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan Badan Nasional Gizi (BGN) agar menjaga keamanan pangan dan gizi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Jika keamanan pangan dan gizi tidak diperkuat maka kita akan terus menemukan kasus-kasus keracunan makanan lagi yang akan mengancam kehidupan anak bangsa ini," kata anggota DPRD NTT Inche Sayuna, Rabu (30/7/2025). 

Inche Sayuna, Politisi Golkar itu meminta BGN agar memperbaiki berbagai masalah yang telah teridentifikasi. Tata kelola hingga penyempurnaan tugas pokok dan koordinasi ke Pemerintah Daerah perlu dilakukan. 

Inche Sayuna berharap, penguatan pada landasan regulasi MBG, serta memperkuat standardisasi keamanan pangan dan gizi dalam menu MBG adalah hal penting. 

Baca juga: Inche Sayuna Ungkap Pintu Masuk DOB dari NTT Agar Diterima Pemerintah Pusat

Inche Sayuna berujar, baru-baru ini DPRD NTT dan BGN menggelar diskusi. Namun, agenda itu tidak cukup bagus karena ketidaksiapan para pihak yang diundang, khususnya dari BGN.

Dewan akhirnya menyampaikan sesuatu yang diketahui dari pihak lain. 

Dalam diskusi itu, DPRD NTT hanya diberitahu dugaan keracunan akibat NBG tengah diselidiki Balai Pengawas Obat dan Makan. Sehingga, belum diketahui penyebab kejadian itu terjadi. 

"Dinamika perjalanan program MBG ini salah satunya diakibatkan banyak  pihak belum paham soal tata kelola MBG dan juga belum paham soal regulasi atau aturannya," kata Inche Sayuna. 

Inche Sayuna menyoroti dalam manajemen MBG terpisah satu dengan lainnya. Akibatnya tidak ada kualitas kontrol yang lebih baik antar pihak yang bertanggungjawab.

Baca juga: LIPSUS: Lima Juru Masak Layani 3.442 Penerima, Masak 4 Jam, Aktivitas SPPG Maulafa 3 

Ujungnya, kata Inche Sayuna, setiap orang akan saling tuding ketika terjadi masalah. 

Berkaca pada berbagai kendala di lapangan, kata Inche Sayuna, itu menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah juga belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan MBG. 

Ketidaksiapan itu diantaranya petunjuk teknis atau juknis operasional MBG yang belum tersedia, kurangnya sosialisasi teknis pelaksanaan, hingga minimnya pelibatan Pemerintah Daerah dalam uji coba dan  perencanaan MBG. 

"Padahal, BGN memiliki fungsi koordinasi secara horizontal maupun vertikal yang semestinya dioptimalkan untuk menempatkan pemerintah daerah  sebagai mitra strategis di lapangan," ujar Inche Sayuna. 

Berbagai kasus yang muncul, bisa dipastikan akibat standar keamanan pangan yang tidak optimal. Sekalipun BGN sendiri berdalih belum memastikan penyebab rangkaian kasus yang terjadi. 

Sisi lain, jelas Inche Sayuna, kekurangan pengaturan keamanan pangan dalam petunjuk teknis, menjadi catatan penting yang harus segera ditangani oleh BGN untuk memastikan kualitas pangan yang lebih baik. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS