Pasca Keracunan Massal Pelajar di Kupang, Komisi III DPR RI Minta Tata Kelola MBG Diperbaiki

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH), meminta pemerintah pusat untuk segera memperbaiki Tata Kelola MBG ( program Makanan Bergizi Gratis) agar kejadian dugaan keracunan massal yang menimpa siswa di beberapa sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak kembali terulang.

Permintaan itu disampaikan Benny Kabur Harman usai melakukan kunjungan reses bersama Kapolda NTT di Mapolda NTT, Jumat 25 Juli 2025. 

Pria yang biasa disapa BKH menyoroti pentingnya persiapan yang matang dalam pelaksanaan program MBG, termasuk dalam hal pengawasan dan pengelolaan distribusi makanan kepada siswa.

Baca juga: SPPG MBG Tertutup dari Publik, Ombudsman NTT Bandingkan Dapur Rutan

"Ya, kami minta supaya persiapannya harus lebih matang, misalnya tata kelolanya harus diperbaiki," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

BKH mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko agar mengerahkan personel kepolisian untuk turut mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan. 

Langkah ini dinilai penting agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah itu dapat berjalan dengan baik dan benar.

"Tadi saya sudah minta kepada Pak Kapolda NTT agar segera memobilisasi anggotanya supaya program yang bagus ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa insiden keracunan massal tersebut tidak boleh dianggap remeh, terlebih karena kejadian serupa sudah pernah terjadi dua hingga tiga kali di wilayah NTT.

"Biasa itu sudah terjadi dua dan tiga kali keracunan sehingga harus ada perbaikan dan evaluasi agar ke depannya bisa menjadi lebih baik. Tidak boleh kejadian itu dijadikan alasan untuk stop (pemberian MBG)," tegas BKH.

BKH juga mendorong agar pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan terhadap kasus keracunan massal tersebut guna mengetahui penyebab pastinya. 

"Kalau dari sisi penegakan hukum, mesti diselidiki penyebabnya itu apa masalahnya? Itu masalah hukum atau apa?" ujarnya.

Baca juga: Puluhan SPPI Program MBG Dapat Arahan Dandim Manggarai Letkol Inf Budiman Manurung Sebelum bertugas

Senada dengan BKH, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap vendor atau penyedia makanan dalam program MBG. Ia berharap kejadian keracunan tidak kembali terjadi.

"Mudah-mudahan dievaluasi penyebabnya agar tidak terulang kembali peristiwa itu karena maksud dari MBG itu untuk meningkatkan ketahanan. Sehingga kemudian anak-anak bisa belajar dan berkonsentrasi penuh," ujar Nasir.

Menurutnya, sebagai program baru, MBG memang masih dalam tahap penyesuaian. Namun, ia menyayangkan insiden yang menimpa para siswa dan berharap ke depan pelaksanaannya bisa lebih aman dan bermanfaat.

"Jadi sekali lagi kami sangat menyayangkan peristiwa itu. Mudah-mudahan bisa dievaluasi sehingga pemberian MBG punya manfaat yang baik," pungkasnya. (*)

ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS