Opini: Jebakan Passing Grade ASN, Bom yang Siap Meledak di Jantung Birokrasi Negeri

Bukan karena tak ada peminat, melainkan karena tak satu pun peserta memenuhi nilai ambang batas.

Di titik inilah bom waktu mulai berdetak. Saat kebutuhan ASN di daerah tak terpenuhi karena sistem seleksi yang kaku dan seragam, maka pelayanan publik ikut terganggu. 

Rumah sakit kekurangan tenaga medis, sekolah kekurangan guru dan kantor pelayanan masyarakat sepi pegawai. 

Celakanya, ini terus berulang tiap tahun dan memperparah ketimpangan antarwilayah dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah Sasaran: Menilai dari Tes, Bukan dari Realitas

Mari kita lihat lebih dekat. Sistem passing grade lebih banyak menitikberatkan pada nilai Tes Kompetensi Dasar (TKD). 

Padahal, yang seharusnya lebih penting adalah kemampuan teknis atau pengalaman kerja yang nyata.

Ambil contoh: seorang bidan desa yang sudah puluhan tahun melayani masyarakat di pelosok dengan dedikasi tinggi harus gagal jadi ASN hanya karena nilai Tes Wawasan Kebangsaannya kurang dua poin. 

Padahal kinerjanya luar biasa, dan dia sangat dibutuhkan di lapangan. Lalu, apa maknanya? 

Jika sistem seleksi tidak bisa menangkap kompetensi aktual dan kebutuhan spesifik lapangan, maka kita sedang menanam bom waktu dalam bentuk ASN yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. 

Ironisnya, banyak peserta yang lolos nilai tapi tidak sesuai formasi, sehingga tak bisa diangkat. 

Negara pun kehilangan potensi SDM berkualitas hanya karena ketidaksesuaian administratif—bukan karena kualitas mereka rendah.

Efek Domino: Sistem yang Gagal Menyaring yang Terbaik

Ketika proses seleksi dianggap tidak adil dan terlalu kaku, maka generasi muda yang berkualitas pun mulai kehilangan minat untuk menjadi ASN. 

Mereka lebih memilih jalur profesional lain: dunia swasta, wirausaha atau bahkan karier internasional.