Opini

Opini: Sekolah Rakyat, Peluang Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Memutus Rantai Kemiskinan

Dalam laman sekolahrakyat.kemensos.go.id, sekolah rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. 

Editor: Dion DB Putra
KOMPAS.COM/ERLANGGA SATYA
SEKOLAH RAKYAT - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kedua dari kanan) saat mengapresiasi peserta Retret Kepala Sekolah Rakyat Tahap II di Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025). 

Oleh: Immanuel Keral Bayu Laksana
Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Ngada - Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto

Sekolah Rakyat didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Dalam laman sekolahrakyat.kemensos.go.id, sekolah rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. 

Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN merupakan gabungan dari beberapa basis data, yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang bertujuan untuk menciptakan data yang tepat sasaran dan akurat. 

DTSEN merupakan sistem data terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata seluruh penduduk Indonesia dari berbagai lapisan sosial ekonomi masyarakat.

Pendidikan dan Kemiskinan di Indonesia

Sebagian besar masyarakat percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. 

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau  8,57 persen. 

Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan dan Nusa Tenggara Timur merupakan 5 provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin di atas 19 persen. 

Sayangnya, menurut data BPS kelima provinsi tersebut juga memiliki rata-rata lama sekolah yang rendah. 

Pendidikan merupakan pemutus rantai kemiskinan tetapi kemiskinan dapat menjadi penghalang untuk mengakses pendidikan.

Pendidikan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. 

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved