LIPSUS: PD Flobamor dan KIB di NTT Nol Deviden, 300 BUMD Rugi Rp5,5 Triliun

Sekitar 300 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini dalam kondisi merugi. Parahnya, kontribusi dividen BUMD ke pemerintah daerah juga tergolong sangat kecil, yakni hanya 1 persen dari total aset. 

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

Kemendagri mencatat total BUMD di seluruh Indonesia saat ini mencapai 1.091. Dari jumlah itu 172 dimiliki provinsi, 714 milik kabupaten, dan 205 milik kota.

"Dari 1.091 BUMD, jumlah asetnya adalah Rp1.240 triliun lebih kurang, labanya Rp29,6 triliun, jumlah yang rugi totalnya Rp5,5 triliun, laba bersih setelah dikurangi yang lain-lain adalah Rp24,1 triliun dan dividen keuntungan bunga sebanyak Rp13,02 triliun," kata Tito Karnavian. 

"Dari jumlah BUMD tersebut 678 BUMD memperoleh laba, 300 BUMD rugi, 113 belum melaporkan data yang terakhir," tambah Tito Karnavian.

Tito Karnavian menjelaskan, sebagian besar BUMD yang mengalami kerugian berasal dari sektor aneka usaha seperti pelabuhan, pasar, dan lain-lain.

Sedangkan sebaran BUMD yang paling menguntungkan sejauh ini didominasi di sektor perusahaan air minum daerah dan bank perekonomian rakyat (BPR).

"Karena ini cenderung lebih didominasi atau monopoli Pemerintah daerah. Kemudian, bank perekonomian rakyat (BPR). Ini yang paling banyak menghasilkan laba," kata Tito Karnavian.

Selanjutnya, Tito Karnavian merincikan jumlah BUMD yang memberikan laba berdasarkan tingkatan daerahnya. Untuk BUMD milik provinsi total ada sebanyak 133 BUMD, lalu tingkat Kabupaten ada 400 BUMD yang memiliki laba, dan tingkat kota ada 121 BUMD.

"BUMD yang dimiliki kabupaten mendominasi dengan jumlah laba terbanyak, terutama kabupaten di Jawa Tengah. Ada 71 BUMD di tingkat kabupaten yang memiliki laba, sementara untuk BUMD milik provinsi, Jawa Tengah juga menempati peringkat tertinggi yaitu 41 BUMD. Pada tingkat kota, 3 tertinggi ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ujar Tito Karnavian.

Sedangkan untuk yang merugi, tercatat sebanyak 33 BUMD milik provinsi, 400 BUMD milik kabupaten, dan pada tingkat kota ada 221 BUMD yang merugi.

Provinsi di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan tercatat memiliki jumlah BUMD-nya yang paling banyak mengalami kerugian yaitu 5 BUMD.

Tingkat Kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menempati posisi teratas juga dalam kategori daerah terbanyak memiliki BUMD yang rugi. Lalu untuk tingkat kota, ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan di Sulawesi Selatan sebagai daerah yang memiliki BUMD rugi paling banyak. 

Lebih lanjut, Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja BUMD, dihasilkan data jumlah BUMD yang masuk kategori sehat dan tidak sehat. 

Di sektor jasa air dan aneka usaha tahun 2025, dari total 823 BUMD yang dinilai ada 346 BUMD atau 42 persen kategori sehat, 303 atau 36 perseb kurang sehat, dan 174 atau 21 persen kategori tidak sehat.