Ketua Komisi II DPRD TTS Soroti Tingginya Biaya Operasional Perumda Air Minum

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE- Komisi II DPRD TTS ( Timor Tengah Selatan ) menyoroti  tingginya Biaya Operasional Perumda air Minum di daerah itu.

Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten TTS, Semuel D.Y. Sanam, SH, Minggu 110 Juli 2025.

Menurut Semuel D.Y. Sanam, pihaknya mendukung upaya perbaikan pipa yang usianya sudah tua.

Meski begitu, Komisi II DPRD TTS tetap menekankan prioritas belanja yang lebih produktif.

Baca juga: Komisi II DPRD TTS Soroti Tingginya Biaya Operasional BUMD

"Kami menyarankan untuk manajemen Perumda Air Minum kalau bisa dalam hal perencanaan pembiayaan, dapat memprioritaskan belanja-belanja yang sifatnya produktif untuk bisa meningkatkan profit Perumda. Untuk saat ini kami menilai bahwa biaya operasional masih terlampau besar. sehingga kontribusi  ke sektor yang produktif belum terlalu signifikan di Perumda," ujar Semuel.
 
Ia berharap manajemen Permda Air Minum yang baru dapat membenahi Perumda untuk lebih meningkatkan profit.

 ia juga berharap manajemen baru punya langkah strategis untuk peningkatan tersebut.

"Kami juga menyadari, sejumlah sarana perpipaan yang dimiliki sekarang itu kan usianya sudah sangat tua sehingga operasional  sangat tinggi, namun langkah strategis ini harus dipikirkan oleh manajemen perumda sekarang, kalau bisa melakukan peremajaan untuk semua pipa-pipa tersebut," ujarnya pada kesempatan peresmian gedung Pastori GMIT Getsemani  Oelbubuk, Jumat (18/7/2025). 

DPRD Fraksi Demokrat ini juga menyampaikan pihaknya telah mendorong beberapa kali peremajaan pipa tetapi kendalanya masih ada di DID dari Dinas PRKP. 

"Jadi kami juga mendorong dinas PRKP untuk dapat memprioritaskan penyelesaian DID, agar dapat mempermudah Perumda dalam melakukan peremajaan pipa-pipa yang sudah tua saat ini," tegasnya.

Semuel juga menilai mekanisme di Perumda Air Minum tahun ini agak terlambat dalam rapat penentuan presentasi dividen.

Pihaknya berharap rapat penentuan presentasi tersebut lebih transparan terhadap DPRD.

Baca juga: DPRD TTS Sikapi Persoalan Dua Guru dari Kecamatan Toianas di Rapat Gabungan Komisi

"Kami lihat untuk tahun ini saja dia agak terlambat sebenarnya. sampai dengan evaluasi kami terakhir di Komisi II pada bulan Mei,ternyata rapat kuasa pemilik modal belum dilakukan. sehingga penentuan PAD untuk tahun 2024 terlambat. Mekanisme tentukan kontribusi ke PAD masih kurang transparan di DPRD. Sehingga harapan kami adalah mekanisme ini terutama untuk rapat penentuan presentasi  dividen benar-benar harus diclearkan oleh pemilik modal begitu, sehingga dapat memberikan kontribusinya nyata ke PAD," ungkapnya. 

Hal ini menurutnya agar rapat pemilik modal yang harusnya setiap akhir tahun itu dipercepat sehingga tidak menghambat proses penyetoran ke khas daerah dan dapat dimanfaatkan di perubahan APBD. (any)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS