Kadis PUPR Belu Imbau Warga Waspadai Oknum yang Tawarkan Bantuan Rumah dengan Imbalan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas PUPR Kabupaten Belu mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh oknum yang mengatasnamakan pemerintah dan menawarkan bantuan rumah dengan meminta sumbangan, baik berupa uang maupun barang.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belu, S. Vinsen Dalung, ST, pada Rabu (9/7/2025) menyikapi adanya informasi di masyarakat terkait dugaan praktik pungutan liar oleh oknum yang mengklaim bisa mengurus bantuan rumah.

“Sampai saat ini belum ada program bantuan rumah baru dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari Pemkab Belu. Kalau ada yang datang meminta imbalan dengan janji bantuan rumah, segera laporkan ke Dinas PUPR atau pihak berwajib,” tegasnya.

Ia menekankan setiap program bantuan rumah dari pemerintah pusat maupun provinsi selalu melalui koordinasi resmi dengan Pemerintah Kabupaten Belu, khususnya lewat Dinas PUPR.

Dikatakan, Dinas PUPR telah menerima informasi adanya dugaan oknum yang melakukan pungutan terhadap warga calon penerima bantuan rumah.

Terkait program yang berjalan tahun ini, Vinsen menyebutkan bahwa hanya ada pembangunan baru untuk korban bencana sebanyak 2 unit, serta rehabilitasi rumah rusak ringan dan sedang.

“Tahun ini hanya ada pembangunan rumah baru untuk korban bencana sebanyak 2 unit sebesar Rp 347 juta lebih, rehabilitasi rumah rusak ringan sebesar Rp175 juta lebih sebanyak 7 unit, dan rusak sedang Rp200 juta lebih sebanyak 4 unit, dengan total anggaran Rp772 juta atau 13 unit,” jelasnya.

Baca juga: Deputi BPJS Wilayah XI Sambangi RS di Belu, Peserta JKN Sampaikan Kepuasan Layanan

Ia juga menginformasikan untuk program pemerintah Pusat 3 juta rumah dari Pemerintah Pusat, sampai dengan saat ini masih dalam proses dan belum ada informasi lanjutan Belu dapat berapa rumah. 

Vinsen juga mengajak para pimpinan wilayah, baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan, untuk turut melakukan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan terkait bantuan rumah.

“Kalau ada bantuan resmi, pasti kami akan informasikan kepada kepala desa setempat, termasuk melalui sosialisasi di desa lokasi penerima bantuan,” tambahnya.

Ia berharap masyarakat lebih waspada dan tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan bantuan tanpa prosedur resmi, serta ikut menjaga agar program bantuan pemerintah tidak disalahgunakan. (gus)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS