Opini: Kesejahteraan Guru yang Tertunda

2.Monitoring Partisipatif bersama Gereja dan Organisasi Profesi.

Gereja, melalui Majelis Sinode dan yayasan pendidikan, serta PGRI sebagai organisasi profesi, dapat diajak memantau progres realisasi anggaran. Ini akan menambah tekanan positif agar hak guru tidak dipinggirkan.

3. Audit Manajemen Anggaran oleh Inspektorat.

Harus diperiksa apakah penundaan TPP semata karena fiskal, atau ada kelalaian perencanaan. Jika terbukti ada penyalahgunaan prioritas, sanksi administratif harus diberlakukan.

4. Penguatan Regulasi Daerah.

Pemda dan DPRD perlu membuat klausul dalam Perda APBD yang menegaskan bahwa pembayaran TPP Guru memiliki status belanja wajib absolut, tidak bergantung pada dinamika politik tahunan.

Mengapa Gereja Harus Terlibat Lebih Nyaring?

Karena banyak guru yang belum menerima TPP adalah guru-guru yang sehari-hari mengajar di sekolah milik GMIT. 

Mereka bukan hanya pegawai negeri, tetapi juga pelayan iman lewat profesi mengajar, karena di sekolah GMIT pendidikan selalu diintegrasikan dengan nilai-nilai kristiani.

Diamnya gereja sama dengan membiarkan ketidakadilan struktural terus berulang. 

Gereja harus memakai otoritas moralnya untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD segera menyelesaikan pembayaran TPP guru. Ini adalah bentuk konkret gereja “berlaku adil” sebagaimana Mikha 6:8 perintahkan.

Harapan yang Harus Diperjuangkan

Kita semua ingin melihat wajah guru yang teduh mengajar tanpa harus cemas setiap akhir bulan. 

Kita ingin generasi Sabu Raijua tumbuh cerdas, berkarakter, siap menatap masa depan. Tetapi itu semua hanya mungkin bila kesejahteraan guru dijaga dengan serius.

Moltmann benar ketika berkata, “Hope is the anticipation of a future that is promised by God, but is also fought for by the faithful.” 

Harapan tidak hanya diimani, tetapi juga diperjuangkan. Gereja bersama publik harus menjadi mitra kritis pemerintah agar hak-hak guru tidak lagi menjadi utang tahunan yang diulur-ulur.

Penutup: Sejarah Akan Mencatat

Kepada pemerintah daerah dan DPRD Sabu Raijua, sejarah kepemimpinan Anda tidak hanya dicatat dari pembangunan gedung atau monumen, tetapi lebih dalam lagi: apakah Anda memuliakan guru dengan memastikan kesejahteraan mereka tepat waktu.

Dan kepada gereja, tanggung jawab pastoral kini bukan hanya di altar dan mimbar. 

Gereja terpanggil memperjuangkan keadilan sosial bagi guru-guru di sekolahnya sendiri. Karena dari ruang kelas kecil itulah lahir generasi masa depan yang akan menentukan arah sejarah kabupaten ini.

Semoga kita semua, pemerintah, gereja, dan masyarakat, sama-sama mendengar panggilan Mikha: “berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah,” dalam wujud paling praktis: memprioritaskan kesejahteraan guru hari ini. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News