Opini: Sekolah Mahal Guru Sengsara, Ironi Pendidikan Kita

Langkah-langkah yang perlu segera dilakukan:

1. Audit terbuka dan rutin terhadap semua pungutan sekolah.
2. Publikasi penggunaan dana BOS dan DAK melalui papan informasi sekolah dan situs resmi.
3. Mekanisme keberatan formal bagi orang tua yang merasa keberatan dengan pungutan.
4. Peningkatan tunjangan atau insentif lokal untuk guru non-ASN dan guru swasta dengan penghasilan di bawah UMK.

Pendidikan yang Adil

Kita tidak boleh lagi membiarkan sistem pendidikan tumbuh di atas ketimpangan. Biaya pendidikan yang tinggi dan gaji guru yang rendah adalah dua sisi dari koin yang sama: kegagalan tata kelola. 

Reformasi pendidikan lokal harus dimulai dari komitmen keadilan, keberpihakan pada keluarga kecil, dan penghormatan terhadap tenaga pendidik.

“Pendidikan yang baik bukan diukur dari besarnya pungutan, tetapi dari seberapa adil ia memperlakukan guru dan siswa dari keluarga kecil.”

Sudah saatnya Kota Kupang menjadi contoh bahwa pendidikan bermutu tidak harus mahal, dan guru yang hebat harus hidup layak. Jangan biarkan sekolah menjadi pasar, dan anak-anak kita menjadi komoditas. (*)

Catatan Kaki

⊃1; Detik.com. “Disdikbud NTT Izinkan Sekolah Lakukan Pungutan Terhadap Siswa Baru”, 26 Juni 2025.

⊃2; Antaranews.com. “Ombudsman NTT Ingatkan Penyelenggara Sekolah Pahami Arti Pungutan dan Sumbangan”, 26 Juni 2025.

⊃3; Wawancara lapangan orang tua murid (Kelapa Lima, Kupang, Juli 2025).

⁴ Wawancara lapangan dan observasi administrasi orang tua siswa SD swasta di Kota Kupang (Juli 2025).

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News