Angin Segar untuk Provinsi dan Kabupaten Kota, Prabowo Buka Blokir Anggaran Rp 134,9 T

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Mulai 24 Juni 2025 pemerintahan Prabowo Subianto bakal membuka blokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 134,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut blokir anggaran yang dibuka itu akan digunakan untuk program prioritas nasional.

"Blokir anggaran telah dibuka dan disesuaikan untuk belanja sesuai prioritas yang ditetapkan presiden,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).

Menurut Bendahara Negara itu, ada 23 K/L yang telah dibuka blokir anggarannya sebesar Rp 48 triliun. Sisanya sebanyak 76 K/L akan menyusul dengan total anggaran sebesar Rp 86,9 triliun. Bila mengacu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, jumlah efisiensi anggaran mencapai Rp 256,1 triliun dari KL dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Baca juga: Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Tetap Optimis Jalankan Tugas di Tengah Efisiensi Anggaran

Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi. Melalui Inpres itu pula Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi.

Rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri dari belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin. 

Sri Mulyani Indrawati juga memasang outlook pertumbuhan ekonomi 2025 di rentang 4,7-5 persen, yang mana lebih rendah dari target di APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Berdasarkan proyeksi tersebut pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 berada pada rentang 4,7–5 persen.

Dari situ, Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi selama 2025 ini juga akan berada pada rentang tersebut.

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7-5 persen untuk semester II, sehingga secara keseluruhan antara 4,7-5 persen," kata Sri Mulyani Indrawati.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi ini sudah sesuai angka perkiraan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional.

Baca juga: Kakanwil Silvester Komit Situasi Efisiensi Bukan Penghalang Beri Pelayanan Terbaik

Walau begitu, Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan tetap melakukan berbagai upaya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di level 5 persen.

Sri Mulyani Indrawati mengungkap pemerintah akan memberikan sejumlah stimulus dan akselerasi belanja, utamanya untuk program prioritas.

Instrumen fiskal juga akan menjadi satu dari sekian andalan dalam rangka melakukan counter cyclical program-program unggulan. Ia mencontohkan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), FLPP Perumahan, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih yang menurutnya memiliki efek ganda. 

Defisit 21 Triliun

Sementara itu  Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akhir Mei tercatat defisit Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun defisit, keseimbangan primer pada akhir Mei tercatat Rp 192,1 triliun atau 303,3 persen terhadap APBN.

Bendahara negara itu menegaskan bahwa defisit APBN Mei ini dinilai masih kecil dibandingkan dari yang ditargetkan sebesar Rp 616 triliun.

Baca juga: Kelesuan Dunia Usaha di NTT, Pengamat Ekonomi: Efisiensi Anggaran Membunuh Rantai Ekonomi Lokal

"Kalau bulan lalu surplus Rp4,3 triliun, bulan ini defisit Rp21 triliun. Apa artinya Rp21 triliun, kalau kita lihat di undang-undang APBN, yaitu kalau paling kiri, tahun ini undang-undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah Rp616 triliun. Jadi ini Rp21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN," kata Sri Mulyani Indrawati.

Berdasarkan paparannya, pendapatan negara akhir Mei tercatat sebesar Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen terhadap APBN 2025. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 683,3 triliun atau 31,2 persen terhadap APBN.

Sedangkan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 122,9 triliun atau setara 40,7 persen dari APBN. Lalu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 188,7 triliun atau 36,7 persen dari APBN.

"Ini cukup bagus dari sisi pencapaian persentase terhadap target," jelas Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian belanja negara tercatat Rp 1.016,3 triliun, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun, belanja kementerian lembaga sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp 368,5 triliun.

Serta transfer ke daerah tercatat Rp 322 triliun.

Baca juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Semua Pekerjaan Jalan dan Jembatan di NTT Tidak Bisa Dikerjakan

Sementara utuk pembiayaan anggaran, sampai dengan 31 Mei 2025, terealisasi Rp324,8 triliun. Jumlah ini naik dari bulan April, yaitu Rp 279,2 triliun.

"Jadi ini adalah postur APBN yang tadi saya sampaikan. Semua cost ini, terutama pada pendapatan, dipengaruhi banget oleh ekonomi global, geopolitik, bahkan masalah perang bisa terpengaruhi benar-benar karena dampaknya, spillover-nya adalah masuk melalui pertumbuhan ekonomi, harga komunitas, dan berbagai perkembangan," terang Sri Mulyani Indrawati.

Untuk tahun 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diprediksi bakal melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sri Mulyani Indrawati berujar, outlook defisit APBN tahun 2025 akan mencapai Rp 662 triliun atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga, ini lebih besar dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

"Defisit total Rp 662 triliun menjadi 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable (terkendali)," ujar Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Indrawati memaparkan, defisit ini dipicu oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara. Outlook pendapatan negara diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun atau 95,8 persen dari target sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Lalu, penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target Rp 2.189,3 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai justru diperkirakan melampaui target, yakni mencapai Rp 310,4 triliun atau 102,9 persen dari target Rp 301,6 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan hanya mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target Rp 513,6 triliun.

Kemudian, penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp 1 triliun, atau 170,7 persen dari target Rp 600 miliar.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdampak pada Bisnis Perhotelan di Kupang

Di sisi lain, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun atau 97,4 persen dari target Rp 3.621,3 triliun.

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun dari total SAL 2024 yang mencapai Rp 457,5 triliun.

“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” kata Sri Mulyani Indrawati. (tribun netwrok/daz/nis/wly)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS