Opini: Pendidikan Disandera Pajak

Ketika anak-anak dari keluarga miskin disingkirkan hanya karena orang tua mereka belum mampu melunasi PBB, itu bukan sekadar diskriminasi. 

Itu adalah bentuk penghalangan terhadap hal asasi manusia yang paling dasar, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan. 

Pemerintah daerah telah bertindak seolah-olah mereka memiliki wewenang untuk mengubah konstitusi demi kepentingan fiskal sesaat. Ini bukan sekadar cacat hukum, tetapi juga cacat etika.

Mengabaikan realitas Sosial dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

NTT tempat Manggarai berada, adalah salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 menunjukkan angka kemiskinan mencapai 19,48 persen. 

Artinya, satu dari lima warga hidup dalam garis kemiskinan atau bahkan lebih buruk. 

Dalam situasi seperti itu, keterlambatan atau ketidakmampuan membayar PBB bukanlah bentuk pembangkangan warga terhadap negara. 

Sebaliknya, itu adalah refleksi dari keterpurukan ekonomi dan pilihan hidup yang sangat sulit. 

Banyak keluarga harus memilih antara membayar pajak atau membeli makanan pokok, antara melunasi PBB atau membayar uang transport anak ke sekolah. 

Apakah kita begitu kejam untuk menghukum anak-anak atas keterbatasan ekonomi orang tuanya?

Kebijakan ini juga mengingkari prinsip kemanusiaan dalam kebijakan publik. 

Pendidikan adalah satu-satunya jalan yang benar-benar terbukti efektif menutup jalan itu bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

Alih-alih melayani sebagai jembatan harapan, pendidikan justru diposisikan sebagai arena seleksi berdasarkan status ekonomi keluarga.

Preseden Berbahaya dan Ancaman Sistemik bagi Masa Depan Pendidikan