Kuasa Hukum Roni Natonis Sesalkan Respon Gerindra, Fernando Soares Buka Suara

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku. 

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Buntut pemukulan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang, Rony Natonis oleh terduga Tome Da Costa dan Octovianus Djevri Piether La'a alias Octo Laa, kuasa hukum korban, Amos Lafu, sesalkan respon Sekertaris DPD Partai Gerindra NTT, Fernando Soares. Hal itu karena Tome Da Costa merupakan politikus Partai Gerindra dari Dapil I yang meliputi Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur dan Taebenu. 

Dalam jumpa pers, Senin (23/6) , Amos Lafu menyampaikan bahwa dirinya telah membaca respon dari sekertaris DPD Gerindra NTT , Fernando Soares, yang menurutnya terkesan kurang elok.

"Karena saya sudah melihat statementnya Sekertaris DPD Partai Gerindra Pak Fernando Soares mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan informasi terkait dengan kelakuan anggota mereka ini. Dan mereka menghormati proses hukum yang ditempuh oleh korban. Tapi saya bertanya tanya apakah Gerindra sebagai partai yang besar, yang menjadi teladan hanya sebatas itu sikapnya, tanpa melakukan proses-proses etik yang bisa dijalankan peraturan partai, "ucap Amos. 

Amos mengatakan bahwa dengan kejadian ini tentunya bisa mencoreng nama baik dari partai itu sendiri. Tak hanya itu, ia bersama kliennya mendorong dan meminta agar DPD Partai Gerindra NTT, bersikap tegas terhadap anggotanya, guna mencerminkan bahwa Partai Gerindra tidak main main dengan anggotanya, yang melakukan tindakan-tindakan,  seperti kekerasan salah satunya. 

DPD Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) buka suara atas dugaan penganiayaan yang dilakukan kader sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Gerindra, terhadap Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Kupang. Sekretaris DPD Gerindra NTT Fernando Osorio Soares berkata, dia sudah mendapat informasi itu. Persoalan itu sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH). 

"Karena sudah dilaporkan ke kepolisian, kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian," kata Fernando Soares, Senin (23/6) lewat sambungan telepon. 

Wakil Ketua DPRD NTT itu menyebut, kejadian ini perlu memegang prinsip asas praduga tidak bersalah. DPD Gerindra NTT mendorong adanya semua langkah-langkah ditempuh. Dia juga berharap adanya mediasi untuk mencari jalan keluar. Gerindra NTT, kata dia, akan mengikuti perkembangan kasus ini dan akan membuat keputusan berdasarkan proses hukum di kepolisian.

"Karena ini sudah ada di ranah Polisi. Karena sudah di ranah Polisi kita tidak bisa lagi melakukan langkah lain, selain menunggu hasil pemeriksaan. Kita menghormati proses, asas praduga tak bersalah, kita mendorong mediasi," katanya. 

Bila benar kejadian itu dilakukan kader Gerindra, Fernando Soares mengaku partai sangat menyesali itu. Dia mengaku partai tidak menyiapkan pendampingan hukum terhadap kadernya itu. 

"Kita menawarkan kepada beliau, nanti ada hal-hal apa silahkan beliau komunikasi. Sampai saat ini belum," katanya. 

Fernando Soares mengatakan, sejauh ini memang sudah ada komunikasi dengan kadernya itu. Semua langkah hukum, menurut dia, partai menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum.  Dalam mekanisme partai, persoalan semacam ini akan dibawa ke Mahkamah Partai di DPP Gerindra. Masalah, ujar dia, tidak ditangani oleh DPD Gerindra NTT. 

"Nanti di Mahkamah Partai. Termasuk menggali keterangan dan juga mengambil langkah-langkah keputusan," kata Fernando Soares. 

Dia meminta semua kader Gerindra yang ada di Provinsi NTT harus menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Jika ada persoalan, dia berharap perlu ada komunikasi, negosiasi untuk menyelesaikan setiap persoalan. 

"Kita melayani masyarakat dengan baik, kalau ada masalah kita selesaikan dengan kepala dingin, negosiasi dengan langkah-langkah legal yang baik, dan hindari kekerasan," katanya. (nov/fan) 

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS