Ketua FPDT Sesalkan Bangunan RSP Wewiku Terbengkalai dan Mendesak Kejati NTT Usut Dugaan Korupsi

“Kami harap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memberikan keterangan jujur dalam pemeriksaan. Ini bukan formalitas, tetapi demi keadilan dan transparansi penggunaan anggaran negara,” ujar salah satu penyidik Kejati NTT.

Baca juga: Peresmian RS Pratama Wewiku Bertepatan dengan Ulang Tahun Bupati Malaka

Wakil Bupati Malaka, HMS, menegaskan sikap tegas pemerintah daerah dalam mendukung proses hukum tanpa kompromi.

“Di bawah kepemimpinan Bupati SBS dan saya, kami mendukung penuh Kejaksaan. Tidak akan ada yang dilindungi jika terbukti korupsi. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Rumah sakit ini harus benar-benar melayani rakyat, bukan jadi proyek sia-sia,” tegasnya.

Diketahui, RS Pratama Wewiku telah diresmikan sejak tahun 2024, namun hingga kini belum mengantongi izin operasional dari Kementerian Kesehatan. Fakta ini menimbulkan kecurigaan publik.

Masyarakat mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah rumah sakit yang belum bisa digunakan telah menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah tanpa hasil yang nyata. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS