NTT Terkini
Konflik Pimpinan DPRD dan Kabag Sekwan Kabupaten Kupang, Pengamat: Partai Perlu Tanggungjawab
Adapun sejumlah pimpinan DPRD Kabupaten Kupang adu jotos dengan Kabag Keuangan Sekwan Kabupaten Kupang yang menyebabkan Kabag Keuangan mengalami luka.
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Konflik pimpinan DPRD dan Kabag Keuangan Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Kupang berujung pelaporan ke Polisi.
Adapun sejumlah pimpinan DPRD Kabupaten Kupang adu jotos dengan Kabag Keuangan Sekwan Kabupaten Kupang yang menyebabkan Kabag Keuangan mengalami luka.
Pengamat politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Yohanes Jimmy Nami menyebut, harusnya kedua pihak bisa melakukan komunikasi secara baik dan tetap menjaga suasana harmonis.
"Antara DPRD dgn sekretariat dewan ibarat satu batang tubuh, jadi relasi maupun komunikasi yang dibangun harus positif dan konstruktif. Harus harmonis," katanya, Selasa (24/6/2025).
Pengajar Fisip Undana ini berkata, tugas Sekretariat Dewan membantu tugas-tugas DPRD secara administratif. Posisinya sangat strategis. Segala aktifitas politik yang menjadi tupoksi dari para legislator dijembatani oleh Sekretariat sebagai dapur atau rumah tangga.
Jimmy menyayangkan persoalan pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dengan Kabag Keuangan di Sekwan. Dia menilai itu tidak pantas dilakukan seorang wakil rakyat.
"Anggota dewan tidak menunjukkan standar etis dari seorang wakil rakyat yang terhormat," katanya.
Apalagi kejadian itu dibawa ke ranah hukum. Jimmy mengatakan, mestinya tiap masalah dan perdebatan pasti selalu ada jalan keluar yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan aktifitas fisik yang berujung pidana.
Baca juga: Sekwan Kabupaten Kupang Angkat Bicara Terkait Dugaan Staf Dianiaya Anggota DPRD
Jimmy menyebut, harusnya anggota dewan harus menjadi role model dan keteladanan di tengah masyarakat. Seorang wakil rakyat, kata dia, tidak saja beraktivitas secara politis. Lebih dari itu, sikap dan perilaku di masyarakat harus di jaga.
Ia menuturkan, dalam banyak kasus sering terjadi didaerah lainnya jika pimpinan dewan tidak cukup bijak untuk menjembatani pola relasi antara legislator dengan Sekretariat Dewan. Hasilnya akan rawan terjadi gesekan, terutama menyangkut tata kelola keuangan.
"Partai pengusung perlu bertanggungjawab untuk mendisiplinkan para kadernya yang ada di Dewan untuk lebih fokus pada tanggungjawab dan kewenangannya," kata dia.
Jimmy berharap, kedepan relasi harmonis legislatif dan Sekwan kembali di rajut. Semua masalah yang berhubungan dengan rumah tangga dewan bisa digelar secara transparan dan akuntabel.
"Saling menghargai antar institusi sehingga semua kerja-kerja yang mendukung pembangunan daerah bisa berjalan maksimal tanpa direpotkan oleh persoalan yang malah tidak ada hubungan dengan kerja legislatif," ujarnya. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Inovasi SuperSun dari PLN, Desa Kalamba Sumba Timur Nikmati Listrik 24 Jam |
![]() |
---|
Dua Dekade Komisi Yudisial, Refleksi Peran Penghubung di NTT dalam Menjaga Integritas Hakim |
![]() |
---|
Dosen Hukum Tata Negara Undana Sebut Selama Agustus Tak Boleh Ada Bendera Lain |
![]() |
---|
LUTD PLN Terangi Masa Depan, Hadirkan Cahaya untuk Masyarakat dan Fasilitas Umum |
![]() |
---|
Komisi Yudisial NTT Gelar Edukasi Publik di Kupang, Ini Pesan Simplexsius Asa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.