NTT Terkini
Kota Kupang jadi yang Pertama di NTT Miliki Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
Sementara di tingkat Provinsi NTT, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim sedang dalam pembahasan.
"Ini kami peroleh dari kajian lingkungan hidup strategis. Dalam kajian strategis memuat tentang hal hal yang harus dimuat dalam RPJM Terkait dengan resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim itu," jelas Naomi.
Dia mengatakan, untuk mendukung mitigasi bahaya yang terjadi, maka Pemerintah Kota Kupang dalam perencanaannya memuat indikator yang harus dilakukan SKPD untuk mendukung capaian mengatasi masalah tersebut.
Ia mengatakan, isu lingkungan dan adapaptasi perubahan iklim masuk dalam misi kelima dari 8 misi pasangan wali kota dan wakil Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dan Serena Francis.
"Isu ini masuk misi kelima, yakni meningkatnya ketahanan sosial budaya dan ekologi perkotaan. Dalam dokumen Kami memasukan indikator yang harus dicapai oleh SKPd untuk mendukung penyelesai masalah ini," kata Naomi.
Indikator tersebut kata dia, dengan memperhatikan indeks lingkungan hidup, indeks ketahanan daerah, penanganan bencana, kemampuan menurunkan emosi rumah kaca, indeks air dan udara, presentasi sampah yang terpakai, indeks kualitas tutupan lahan.
"Ini Indikator yang harus ditanggapi SKPD selama lima tahun, ada DLHK, BPBD serta Pemadam Kebakaran," kata Naomi.
Dia menambahkan, "Sekarang, ini kami dalam posisi RPJMD kami masih rancangan awal, kami sedang menunggu nota kesepahaman antara pemerintah dan dewan, setelah itu bawa ke provinsi untuk dibandingkan supaya menjadi rancangan RPJMD," kata dia.
Sementata itu, Rencana Aksi Daerah adaptasi Perubahan iklim Kota Kupang juga telah diserahkan ke Kemendagri oleh Wali kota Kupang pada medio Mei 2025 lalu.
"Kita sudah punya dokumen rencana aksi perubahan iklim, beberapa minggu yang lalu pak wali menyerahkan dokumen itu di jakarta bersama Kabid Infrastruktur Bapperida," pungkas dia. (Ian)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.