DLHK Sumba Timur Perkuat Kolaborasi Adaptasi Perubahan Iklim

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Setelah menerima hasil dialog kebijakan adaptasi perubahan iklim di Kupang, DLHK Kabupaten Sumba Timur berkoordinasi dengan Bappeda dan sejumlah LSM untuk menyusun dan memperkuat aksi adaptasi perubahan iklim lanjutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumba Timur, Marolop Simanjuntak mengatakan selain melakukan identifikasi dampak perubahan iklim, pihaknya juga terus membangun kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini untuk sosialisasi, memberikan penyuluhan, melaksanakan konservasi dan lainnya.

“Kami akan terus identifikasi perubahan iklim, sosialisasi, dan konservasi melalui penanaman di sumber air,” ujarnya.

Ia menyebutkan, DLHK sejauh ini telah memberikan penyuluhan kepada kelompok yang berpotensi terdampak perubahan iklim. Salah satu programnya adalah program kampung iklim yang bekerja sama dengan LSM SID.

Marolop menjelaskan, bahwa pemda perlu memberikan perhatian khusus terhadap upaya adaptasi perubahan iklim ini karena dampaknya semakin terasa.

“Dampaknya sudah ada. Banjir di musim kemarau misalnya. Kami melakukan mitigasi, dan yang rentan itu petani. Mereka bingung menentukan musim tanam dan jenis tanaman apa yang tepat,” katanya kepada Pos Kupang, Rabu (4/6/2025).

Ia menceritakan, April masih hujan dan petani bingung apakah masih bisa tanam atau tidak. Jangan sampai Desember tidak hujan.

“Orang susah makin susah. Mereka paling terdampak,” ujarnya.

Selain petani, kata Marolop, kelompok rentan lainnya ada ibu dan anak. Banyak sumber mata air yang mengalami kekeringan yang menimbulkan risiko stunting dan penyakit penyerta lainnya.

“Yang rentan juga ibu dan anak. Bahwa banyak sumber mata air akibat perubahan iklim itu debit air berkurang, makin jauh mereka mencari air,” lanjutnya.

DLHK, lanjutnya, akan terus memberikan sosialisasi agar masyarakat memahami risiko perubahan iklim. Ke depan, pihaknya juga memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai LSM di Sumba Timur.

Marolop juga menyinggung soal sampah yang kini semakin banyak dan berpotensi dalam krisis iklim.

Baca juga: Forum dan Rencana Aksi Iklim Segera Dibentuk di Sumba Timur

Dorong Kebijakan

Diketahui, Voices for Just Climate Action Indonesia (VCA Indonesia), sebuah aliansi dari berbagai CSO yang ada di NTT dan di Jakarta telah melaksanakan dialog kebijakan adaptasi dengan perubahan iklim di Kupang pada 19-20 Mei 2025 silam.

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena dan dihadiri 18 perangkat daerah kabupaten kota (DLHK/BAPPEDA) di seluruh NTT itu bertujuan untuk membangun sinergi antara CSO dan pemerintah daerah untuk secara bersama merancang aksi iklim.

Dalam dialog itu, ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya analisis risiko dari perubahan iklim yang terdampak di NTT.

Seperti cuaca ekstrim atau cuaca panas atau hujan yang berkepanjangan atau tak menentu, sumber air bersih yang sulit, banjir di kawasan perkotaan atau daerah aliran sungai, erosi di daerah pesisir, angin yang ekstrim atau badai, dan perubahan fungsi lahan.

Sementara kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim adalah perempuan dan anak, orang muda, lanjut usia, masyarakat adat, kelompok marginal dan minoritas, orang dengan kondisi medis tertentu, rumah tangga miskin, dan para pekerja di luar ruangan.

Sedangkan sektor yang paling terdampak perubahan iklim adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pengelolaan sampah dan limbah.

Pulau Sumba juga masuk dalam daerah yang memiliki status potensi bahaya iklim di NTT --statusnya menengah ke tinggi.

Terakhir, berbagai proyek yang akan dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim di antaranya penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat, hukum adat di Pulau Sumba, membangun konservasi laut berbasis kearifan lokal, pengadaan mesin pengolah sampah plastik, dan mesin pencacah sampah. (dim)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS