Banwaslu Ngada Masuk ke SLB Bajawa dan Lakukan Hal Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA - Bawaslu Ngada terus melakukan penguatan dalam hal menciptakan Pemilu yang Inklusif dengan melibatkan semua elemen masyarakat termasuk penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bajawa, Kabupaten Ngada.

Dalam sosialisasi tersebut,  jajaran komisioner Bawaslu Ngada memperjelas peran itu, bahwa selain berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih, kelompok rentan ini juga perlu melibatkan secara aktif dalam hal-hal teknis.

“Dalam hal demokrasi setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Terkait pemilu inklusif, baik masyarakat umum maupun penyandang disabilitas, tidak hanya berhak menggunakan hak suaranya saja tetapi juga turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengawasan partisipatif,” ujar Walterius Niku, Komisioner Bawaslu Ngada, Rabu (21/5/2025).

Baca juga: Berkas Eks Kapolres Ngada Bolak-balik Polisi - Jaksa, APPA NTT Lapor Komisi III dan XIII DPR RI 

Menurut  Walterius Niku, sosialisasi ini begitu penting sebab selama ini Disabilitas kerap hanya menjadi kelompok minoritas.

Padahal, mereka seharusnya diberi ruang yang sama dengan pemilih lainnya sesuai dengan prinsip pemilih yang memenuhi hak semua warga negara.

 “Mengapa Bawaslu Ngada harus melibatkan penyandang disabilitas, Prinsip dalam pemilu adalah kesamaan hak bagi setiap warga negara, namun dalam praktiknya selama ini masyarakat difabel hanya sebagai minoritas,” pungkas  Walterius Niku.

Kegiatan ini juga untuk mendorong dan menghapus stigma di tengah masyarakat bahkan ditengah keluarga, bahwa kelompok ini sebagai minoritas sehingga jarang diberikan kesempatan.

“Bawaslu Ngada ingin memberikan ruang partisipasi tersebut. Pelibatan kelompok penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipasi pemilu secara teknis juga akan meringankan kerja-kerja Bawaslu Ngada,” tambah  Walterius Niku.

Baca juga: Pemkab Ngada Siapkan Lahan 5 Hektar Bangun Sekolah Rakyat

Berkaca pada pemilu kemarin, kata Walterius, pengawasan partisipatif itu sangat penting bagi penyelenggara.

Dengan keterbatasan personil yang tiap desa hanya ada satu pengawas dan tiga di tingkat kecamatan akan membantai jangkauan pengawasan.

Padahal, pengawasan partisipatif pemilu merupakan hal penting untuk memberikan dampak pesta demokrasi yang jujur dan adil.

Namun realitasnya, kata  Walterius Niku, pengawasan dianggap merepotkan, menakutkan bahkan hanya dianggap mencari-cari masalah.

“Yang sebenarnya, maksud dari pengawasan adalah memastikan setiap pelaksanaan pemilu sesuai tahapan yang telah ditentukan,” ungkap  Walterius Niku.

Dengan pengawasan yang partisipatif, momok perusak demokrasi seperti politik uang bisa dicegah.

Baca juga: Siswa SD Lain Sudah Ujian Online, 7 Siswa di SDK Wolokota Ende Masih Ujian Offline