NTT Terkini
Komitmen Polri Cegah TPPO Lewat Kampanye Rise and Speak di Kampus Undana Kupang
Kampanye ini mengajak para mahasiswa untuk berani berbicara dan mencegah tindak pidana kekerasan dan perdagangan orang.
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kampanye 'Rise and Speak: Berani Bicara, Selamatkan Sesama' di Universitas Nusa Cendana. (Undana), Kupang, Selasa (20/5/2025).
Kampanye ini mengajak para mahasiswa untuk berani berbicara dan mencegah tindak pidana kekerasan dan perdagangan orang.
Wakil Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO, Komisaris Besar Polisi Enggar Pareanom mengatakan, rise and speak adalah kampanye keberanian yang mengajak seluruh pihak untuk bangkit dan melawan kekerasan dan eksploitasi yang menyasar perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
"Karena tindak kekerasan saat ini tidak lagi mengenal ruang atau batas sosial. Kita menyaksikan maraknya tindak kekerasan di lingkungan kampus, tempat ibadah, bahkan ruang privacy yang seharusnya menjadi tempat aman," kata Enggar dalam sambutannya.
Selain itu, Enggar melanjutkan, semakin banyak generasi mudah yang terjebak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Modusnya berawal dari iming-iming kerja ringan dengan gaji besar, tapi berujung eksploitasi di dalam ataupun luar negeri secara terselubung," kata dia.
Menurut Enggar, mahasiswa dan pelajar tak luput menjadi sasaran TPPO. Bahkan, ada yang menjadi korban, tapi tidak sadar bahwa dirinya masuk dalam skema perdagangan orang atau eksploitasi seksual digital.
"Karena itu, kami melalui Direktorat PPA dan PPO berkomitmen membangun gerakan yang tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga membangun kesadaran, pendidikan, dan perlindungan yang inklusif dan empatik," ujar Enggar.
Enggar pun mengajak para mahasiswa dan seluruh civitas akademika, jika melihat atau mengalami kekerasan dan TPPO untuk tidak diam, tapi bersuara.
"Suara kalian penting dan keberanian kalian menyelamatkan. Semoga langkah ini menjadi pijakan untuk menuju Indonesia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih manusiawi bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya," kata dia.
Mewakili Gubernur NTT Melki Laka Lena, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Sylvia Djawang mengapresiasi kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO di Universitas Nusa Cendana.
"Kami berharap dengan kehadiran polri dan kerja sama ini, persoalan TPPO di NTT bisa pelan-pelan kita bereskan, atau bahkan secepatnya tidak ada lagi TPPO di NTT," kata Sylvia.
Sylvia menegaskan, Pemprov NTT selalu berkoordinasi dengan kepolisian jika terindikasi TPPO untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
"Edukasi terus kami lakukan, Bapak Gubernur juga membentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan korban TPPO serta untuk penegakan hukum kami berkolaborasi dengan kepolisian," ujarnya.
Baca juga: Istri Gubernur dan Wagub NTT Undang Aktivis Perempuan Bahas Pelecehan Seksual dan TPPO
Pengamat Politik Undana Angkat Bicara Tentang Polemik Kenaikan Tunjangan DPR RI |
![]() |
---|
Prajurit Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Lakukan Pengamanan Intensif |
![]() |
---|
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Menilai Kenaikan Tunjangan DPRD Tidak Tepat |
![]() |
---|
Anggota DPRD NTT David Boimau Kritisi Polemik Kenaikan Tunjangan DPR RI |
![]() |
---|
Fraksi Demokrat DPRD Sebut APBD NTT Banyak Biayai Rutinitas Birokrasi Dibanding Produktif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.