Puluhan Ribu Ojol Matikan Aplikasi, Penumpang Terancam Terlantar

Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai biaya layanan atau komisi yang dipotong oleh aplikator untuk perusahaan lebih dari ketentuan yang berlaku, yaitu melebihi 20 persen.

Sebagai informasi, aturan komisi bagi pengemudi online telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001 tahun 2022.

Aturan ini menetapkan biaya layanan atau komisi sebesar 20 persen dengan rincian biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi sebesar 15 persen dan biaya penunjang sebesar 5 persen.

Baca juga: Disnakertrans NTT Tunggu Petunjuk Pemberian THR Bagi Ojol

Dudy bertanya kepada para aplikator mengenai tuntutan driver Ojol yang meminta agar komisi diturunkan ke 10 persen dan kabar mengenai komisi perushaan yang bisa sampai 70 persen.

"Ini dari yang kita dengar beberapa hari belakang ini mengenai komisi aplikator yang diminta semula 20 persen mintanya menjadi 10 persen. Malah kalau saya baca terakhir katanya aplikator ambilnya 70 persen," ujar Dudy.

Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Catherine Hindra Sutjahyo menjelaskan bahwa saat ini pemotongan komisi itu sesuai dengan peraturan yang ada di Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001 tahun 2022.

Menurut dia, isu mengenai aplikator memotong komisi lebih dari 20 persen merupakan kesalahpahaman. "Ini memang edukasi yang harus terus-menerus kami lakukan untuk supaya semua pihak juga semakin jelas. Biaya perjalanan itulah yang dibagikan 80 20 antara mitra mendapatkan 80 persen dan aplikator mendapatkan 20 persen. Ini nggak bisa berubah. Kembali lagi, kami benar-benar mengacu kepada peraturan Kementerian Perhubungan," kata Catherine.

Director of 2-Wheels and Logistics Grab Indonesia Tyas Widyastuti menjelaskan bahwa pihaknya selalu mengenakan komisi sesuai dengan regulasi alias tidak pernah lebih dari 20 persen. Komisi 20 persen ini disebut hanya berlaku untuk tarif dasar perjalanannya saja, bukan total keseluruhan biaya.

"Jadi platform fee ini sebenarnya tidak hanya ada di platform online transportasi seperti kami, tetapi juga ada di platform di industri lain seperti pada saat teman-teman membeli tiket kereta api atau tiket pesawat menggunakan layanan platform yang berbeda. Industri yang berbasis teknologi sangat lumrah untuk men-charge atau mengenakan platform fee atau biaya jasa platform kepada penggunanya," kata Tyas.

Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak mengenakan komisi lebih dari 20 persen.

Rafi mengatakan bahwa pendapatan Maxim murni dari komisi. Maka dari itu, jika komisi diturunkan hingga 10 persen, ia mengakui akan berdampak besar pada Maxim.

Baca juga: Perusahaan Ojol Hanya Berikan Insentif Bukan THR

"Jadi kami sampaikan bahwa 10 persen ini cukup akan berdampak besar bagi ekosistem transportasi online karena akan sulit untuk bisa nanti berinovasi, kemudian untuk bisa fleksibilitas dalam usaha dan lebih dari 7 juta mitra yang memang menaruh harapan hidupnya sehari-hari di industri ini. Jadi memang perlu adanya keputusan yang bijak untuk ini," katanya.

Business Development Representative inDrive Ryan Rwanda menjelaskan bahwa pihaknya memotong komisi bagi transportasi online roda empat sebesar 11,7 persen dan roda dua 9,99 persen.

Menurut dia, potongan komisi untuk di Jakarta adalah yang paling tinggi dibanding kota-kota lain tempat inDrive beroperasi yang biasanya hanya sebesar 7-9 persen.

Ia menyebut inDrive bisa memotong komisi yang rendah karena tim yang bekerja di balik layar sangat ramping dan mereka tidak menghabiskan banyak biaya untuk iklan.

"Komisi kita yang 9,99 persen Itu sudah termasuk segala sesuatu yang disebutkan biaya aplikasi, asuransi penumpang dan pengemudi, dan asuransi Jasa Raharja," kata Ryan. (tribun Netwrok/alf/daz/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS