Aliansi Mahasiswa-Pemuda NTT Sampaikan 14 Tuntutan di Aksi Tolak Tunjangan DPRD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Pemuda NTT pada Selasa (9/9/2025) di depan Gedung DPRD NTT tak hanya menyoroti kenaikan tunjangan DPRD, tetapi juga menghadirkan sederet tuntutan yang menyentuh isu sosial, ekonomi, lingkungan, hingga hak asasi manusia.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyampaikan 14 poin tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak Pemerintah Provinsi dan DPRD NTT untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPRD yang diatur dalam Pergub Nomor 22 Tahun 2025. Kenaikan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan di berbagai sektor.

Kedua, aliansi menolak penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi sebagaimana diatur dalam SK ESDM Nomor 2268 K/MEM/2017, serta meminta Gubernur NTT menghentikan seluruh aktivitas pembangunan proyek geotermal. Mereka menilai kebijakan itu merugikan masyarakat lokal.

Selain itu, massa aksi juga menolak rencana relokasi masyarakat eks Tim-Tim, menuntut kepastian hak atas tanah di lokasi pengungsian, serta menekan pemerintah agar menghentikan berbagai bentuk kriminalisasi terhadap petani dan rakyat kecil yang berjuang.

Di sektor pendidikan, aliansi meminta DPRD lebih serius memperhatikan akses pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mereka juga mendesak agar pendidikan dijalankan secara ilmiah, demokratis, serta benar-benar mengabdi pada kepentingan rakyat.

Isu lingkungan turut menjadi sorotan. Massa aksi menuntut pencabutan SK KLHK Nomor 357 Tahun 2016 tentang penetapan Hutan Produksi Tetap Laob Tumbes yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat.

Tuntutan lain yang disuarakan yakni penghentian segala bentuk pelanggaran HAM di Papua, evaluasi menyeluruh Pergub NTT Nomor 22 Tahun 2025 tentang tunjangan DPRD, serta pembebasan seluruh massa aksi yang pernah ditangkap dalam berbagai demonstrasi.

Di tingkat nasional, aliansi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab atas situasi politik dan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Mereka juga menuntut agar reforma agraria sejati dijalankan dan industrialisasi nasional dibangun untuk memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.

Tak kalah penting, aliansi meminta Polda NTT segera menuntaskan kasus-kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di daerah, dan memastikan keadilan bagi korban.

Aksi yang berlangsung diiringi orasi, spanduk, dan seruan mahasiswa ini menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak hanya terkait tunjangan DPRD, melainkan mencakup problem struktural yang lebih luas. (uan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS