Puluhan Ribu Ojol Matikan Aplikasi, Penumpang Terancam Terlantar

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pengemudi ojek online (Ojol) dan taksi online akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Selasa (20/5/2025). Mereka akan mematikan aplikasi dan berunjuk rasa menyampaikan lima tuntutan. 

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono meminta agar pengemudi ojol tidak nekat mengambil order saat demo berlangsung.

"Ya ada risiko yang harus ditanggung sendiri berarti mereka ini yang mengaktifkan orderan sengaja memprovokasi," ucapnya.

Menurutnya, tindakan rekan-rekan ojol di lapangan tidak bersifat razia. Namun apabila ditemukan di jalan tidak hanya ojol motor tetapi kendaraan roda empat hingga angkutan barang akan dilakukan tindakan.

"Iya siapapun mau taksi online maupun apa kayak Lalamove, Delivery, segala macam yang mobil-mobil bak itu harus ikut," imbuhnya.

Dalam keterangan tertulisnya, ojek online dan taksi online sedang memperjuangkan hak dan keadilan atas tidak ada ketegasan dari pihak regulator dalam hal ini Pemerintah RI yang mendiamkan terjadinya pelanggaran regulasi secara berlarut-larut sejak tahun 2022.

Atas hal itu aksi demonstrasi yang rencananya digelar di Jakarta adalah puncak kekecewaan rekan-rekan pengemudi online. Massa ojol gabungan roda dua dan roda empat akan menyebar ke seluruh wilayah kota Jakarta secara masif mencari lokasi-lokasi berkaitan dengan tempat layanan perusahaan aplikasi.

Baca juga: THR Ojol Berbentuk Uang Tunai, Pembahasan Masuk Tahap Finalisasi

Aksi akan dilakukan mulai jam 13.00 WIB hingga tuntutan massa diterima oleh Pemerintah, DPR RI dan aplikator menyatakan setuju patuhi regulasi Pemerintah RI.

Tuntutan aksi diantaranya Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusajaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.

Kemudian DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator, potongan aplikasi 10 persen, revisi tarif penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll), dan tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator dan YLKI.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan belum menyiapkan rekayasa lalu lintas. Pihak kepolisian masih mencermati potensi massa yang ikut dalam aksi demo tersebut. "Nanti akan kita lihat dulu potensi massa dan lokasi titik kumpul sekiranya perlu dilakukan rekayasa," ungkapnya.

Argo menyebut informasi demo sudah diterima Ditlantas Polda Metro Jaya. Hanya saja berapa jumlah pasti ojek online ikut dalam demonstrasi masih belum diketahui. 

"Sudah ada info nanti saya cek lagi ya ke intel," tambahnya.

Kumpulkan Ojol

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengumpulkan para aplikator ojek online untuk membahas mengenai isu terkini di kalangan Ojol. 

Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai biaya layanan atau komisi yang dipotong oleh aplikator untuk perusahaan lebih dari ketentuan yang berlaku, yaitu melebihi 20 persen.

Sebagai informasi, aturan komisi bagi pengemudi online telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001 tahun 2022.

Aturan ini menetapkan biaya layanan atau komisi sebesar 20 persen dengan rincian biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi sebesar 15 persen dan biaya penunjang sebesar 5 persen.

Baca juga: Disnakertrans NTT Tunggu Petunjuk Pemberian THR Bagi Ojol

Dudy bertanya kepada para aplikator mengenai tuntutan driver Ojol yang meminta agar komisi diturunkan ke 10 persen dan kabar mengenai komisi perushaan yang bisa sampai 70 persen.

"Ini dari yang kita dengar beberapa hari belakang ini mengenai komisi aplikator yang diminta semula 20 persen mintanya menjadi 10 persen. Malah kalau saya baca terakhir katanya aplikator ambilnya 70 persen," ujar Dudy.

Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Catherine Hindra Sutjahyo menjelaskan bahwa saat ini pemotongan komisi itu sesuai dengan peraturan yang ada di Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001 tahun 2022.

Menurut dia, isu mengenai aplikator memotong komisi lebih dari 20 persen merupakan kesalahpahaman. "Ini memang edukasi yang harus terus-menerus kami lakukan untuk supaya semua pihak juga semakin jelas. Biaya perjalanan itulah yang dibagikan 80 20 antara mitra mendapatkan 80 persen dan aplikator mendapatkan 20 persen. Ini nggak bisa berubah. Kembali lagi, kami benar-benar mengacu kepada peraturan Kementerian Perhubungan," kata Catherine.

Director of 2-Wheels and Logistics Grab Indonesia Tyas Widyastuti menjelaskan bahwa pihaknya selalu mengenakan komisi sesuai dengan regulasi alias tidak pernah lebih dari 20 persen. Komisi 20 persen ini disebut hanya berlaku untuk tarif dasar perjalanannya saja, bukan total keseluruhan biaya.

"Jadi platform fee ini sebenarnya tidak hanya ada di platform online transportasi seperti kami, tetapi juga ada di platform di industri lain seperti pada saat teman-teman membeli tiket kereta api atau tiket pesawat menggunakan layanan platform yang berbeda. Industri yang berbasis teknologi sangat lumrah untuk men-charge atau mengenakan platform fee atau biaya jasa platform kepada penggunanya," kata Tyas.

Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak mengenakan komisi lebih dari 20 persen.

Rafi mengatakan bahwa pendapatan Maxim murni dari komisi. Maka dari itu, jika komisi diturunkan hingga 10 persen, ia mengakui akan berdampak besar pada Maxim.

Baca juga: Perusahaan Ojol Hanya Berikan Insentif Bukan THR

"Jadi kami sampaikan bahwa 10 persen ini cukup akan berdampak besar bagi ekosistem transportasi online karena akan sulit untuk bisa nanti berinovasi, kemudian untuk bisa fleksibilitas dalam usaha dan lebih dari 7 juta mitra yang memang menaruh harapan hidupnya sehari-hari di industri ini. Jadi memang perlu adanya keputusan yang bijak untuk ini," katanya.

Business Development Representative inDrive Ryan Rwanda menjelaskan bahwa pihaknya memotong komisi bagi transportasi online roda empat sebesar 11,7 persen dan roda dua 9,99 persen.

Menurut dia, potongan komisi untuk di Jakarta adalah yang paling tinggi dibanding kota-kota lain tempat inDrive beroperasi yang biasanya hanya sebesar 7-9 persen.

Ia menyebut inDrive bisa memotong komisi yang rendah karena tim yang bekerja di balik layar sangat ramping dan mereka tidak menghabiskan banyak biaya untuk iklan.

"Komisi kita yang 9,99 persen Itu sudah termasuk segala sesuatu yang disebutkan biaya aplikasi, asuransi penumpang dan pengemudi, dan asuransi Jasa Raharja," kata Ryan. (tribun Netwrok/alf/daz/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS